Kemendagri: Satu Data Pemerintahan Tak Boleh Disanggah

Di lain sisi, Suhajar mengingatkan pentingnya pelayanan berbasis integrasi data bagi peningkatan daya saing negara. Hal ini berkaitan erat dengan perubahan demografi dan gaya hidup masyarakat yang semakin menginginkan pelayanan yang cepat berbasis data terintegrasi.

"Salah satu masalah kita adalah kepemimpinan sampai level menengah di pemerintahan kita masih dari Gen X, dan menggunakan pendekatan Weberian. Sementara masyarakat yang dilayani adalah masyarakat modern dan semakin didominasi oleh generasi milenial. Mereka membutuhkan new public service. Bila kita terlambat melakukan reformasi (melalui data), akan juga memperlambat kemajuan negara," kata Suhajar.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan, rapat yang diselenggarakan sehari penuh tersebut, merupakan upaya sosialisasi demi penyempurnaan penyusunan rancangan Permendagri.

Rapat Sosialisasi dan Uji Publik Ranpermendagri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dimulai dengan laporan Plh Kepala Pusdatin Kemendagri Afrijal Dahrin. Sejumlah pemateri lintas kementerian menyampaikan pandangan dan masukan dalam forum tersebut. Mereka antara lain Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Oktorialdi, Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemenko PMK Budi Prasetyo, Surveyor Pemetaan Madya, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG-Badan Informasi Geospasial Murdaningsih, dan Pranata Komputer Ahli Madya Badan Pusat Statistik Sebo Hari Sumbogo.

Sesi diskusi dipandu oleh Kabid Data Pusdatin Kemendagri Endang Tjatur Aprilijanti dan Pranata Komputer Muda Pusdatin Kemendagri Alwin Ferry. Rapat dihadiri oleh perwakilan eselon II Kemendagri.

Selain itu, lebih dari 79 utusan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia berpartisipasi secara luring maupun daring. Mereka di antaranya dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.