Cegah Gaduh, Reshuffle Pun Luruh
Rabu, 08 Juli 2020 - 06:28 WIB
Namun, yang selalu menjadi masalah ketika menteri yang berkinerja buruk itu adalah mereka yang basis parpolnya kuat. Di sinilah Presiden mengalami kendala. “Dalam kondisi seperti ini memang butuh keberanian politik dari Presiden,” ujarnya. (Baca juga: Turki Ingin Hagia Sophia Jadi Masjid, Begini Reaksi Rusia)
Hanta mengatakan, ketika awalnya Jokowi menyebut ada masalah pada menterinya sehingga mengisyaratkan reshuffle, selanjutnya tidak jadi reshuffle, itu artinya masalah sudah tidak ada. Wajar saja menurut dia kalau Jokowi tidak melakukan reshuffle karena itu haknya.
“Ini kan seperti lagu, kau yang memulai kau yang mengakhiri. Istana memulai Istana pula yang mengakhiri. Kalau tidak perlu reshuffle, berarti sudah bagus karena kurang tiga minggu masalahnya sudah selesai,” ucapnya.
Jokowi Rawan Digoyang
Potensi kegaduhan dinilai cukup besar jika reshuffle dilakukan saat ini. Bahkan, dampak tak terduga bisa terjadi misalnya kursi kekuasaan Jokowi mudah digoyang oleh parpol pendukung sendiri. Apalagi, situasi politik dan ekonomi saat ini tidak cukup baik akibat pandemi Covid-19.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, jika ada menteri dari parpol pendukung yang dicopot, itu akan bisa saja menggoyahkan posisi Presiden.
“Itu tidak menguntungkan, tanpa goyangan parpol pendukung pun saat ini sudah tidak nyaman. Apalagi jika digoyang,” ujarnya ketika dihubungi kemarin. (Baca juga: Pendidikan Swasta Angkat bendera Putih, IPM Dikhawatirkan Jeblok)
Jika reshuffle memang tidak dilakukan Jokowi, Firman Noor juga yakin alasannya bukan seperti yang disampaikan Mensesneg Pratikno. Dia menilai sejak Presiden marah di depan rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu tidak ada kinerja dari kementerian yang begitu akseleratif. Jika ukurannya adalah kinerja yang membaik, seharusnya disampaikan berapa persen perbaikannya. Jika pun ada kementerian yang serapan anggarannya membaik setelah Presiden marah, itu tidak serta-merta bisa disebut kinerja menteri membaik.
“Serapan anggaran tanpa dampak signifikan tidak pas juga. Serapan hanya salah satu indikator. Sebenarnya yang paling clear mengukurnya adalah penanganan Covid-19. Kita tahu saat ini angka pasien positif baru belum melandai,” paparnya.
Momentum Perbaiki Kinerja
Hanta mengatakan, ketika awalnya Jokowi menyebut ada masalah pada menterinya sehingga mengisyaratkan reshuffle, selanjutnya tidak jadi reshuffle, itu artinya masalah sudah tidak ada. Wajar saja menurut dia kalau Jokowi tidak melakukan reshuffle karena itu haknya.
“Ini kan seperti lagu, kau yang memulai kau yang mengakhiri. Istana memulai Istana pula yang mengakhiri. Kalau tidak perlu reshuffle, berarti sudah bagus karena kurang tiga minggu masalahnya sudah selesai,” ucapnya.
Jokowi Rawan Digoyang
Potensi kegaduhan dinilai cukup besar jika reshuffle dilakukan saat ini. Bahkan, dampak tak terduga bisa terjadi misalnya kursi kekuasaan Jokowi mudah digoyang oleh parpol pendukung sendiri. Apalagi, situasi politik dan ekonomi saat ini tidak cukup baik akibat pandemi Covid-19.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, jika ada menteri dari parpol pendukung yang dicopot, itu akan bisa saja menggoyahkan posisi Presiden.
“Itu tidak menguntungkan, tanpa goyangan parpol pendukung pun saat ini sudah tidak nyaman. Apalagi jika digoyang,” ujarnya ketika dihubungi kemarin. (Baca juga: Pendidikan Swasta Angkat bendera Putih, IPM Dikhawatirkan Jeblok)
Jika reshuffle memang tidak dilakukan Jokowi, Firman Noor juga yakin alasannya bukan seperti yang disampaikan Mensesneg Pratikno. Dia menilai sejak Presiden marah di depan rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu tidak ada kinerja dari kementerian yang begitu akseleratif. Jika ukurannya adalah kinerja yang membaik, seharusnya disampaikan berapa persen perbaikannya. Jika pun ada kementerian yang serapan anggarannya membaik setelah Presiden marah, itu tidak serta-merta bisa disebut kinerja menteri membaik.
“Serapan anggaran tanpa dampak signifikan tidak pas juga. Serapan hanya salah satu indikator. Sebenarnya yang paling clear mengukurnya adalah penanganan Covid-19. Kita tahu saat ini angka pasien positif baru belum melandai,” paparnya.
Momentum Perbaiki Kinerja
tulis komentar anda