Cegah Gaduh, Reshuffle Pun Luruh
Rabu, 08 Juli 2020 - 06:28 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: dok/Koran SINDO/Edi Purwanto
JAKARTA - Sinyalemen reshuffle kabinet perlahan meredup. Satu di antara yang dinilai jadi penyebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) urung merombak komposisi menterinya karena menghindari kegaduhan yang bisa membuat upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19 makin terhambat.
Reshuffle sejatinya memang hak prerogatif presiden. Namun, langkah merombak kabinet saat ini sangat berpotensi memecah konsentrasi pemerintah karena harus menghadapi dinamika internal. Jika reshuffle dipaksakan, partai politik (parpol) pendukung Jokowi kemungkinan besar akan bereaksi. Mereka akan berupaya keras agar menterinya tidak tereliminasi. Demi menjaga situasi politik tetap kondusif, maka langkah terbaik bagi Jokowi adalah menunda reshuffle meski wacana ini telanjur menggelinding dan menjadi diskusi publik.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun sudah tampil ke publik menjernihkan duduk persoalan reshuffle. Baginya, isu reshuffle sudah selesai. Pratikno menyebut kinerja menteri makin membaik sehingga isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. (Baca: Kabinet Disebut Membaik Setelah Jokowi Marah, Pengamat: Ukurannya Apa?)
Namun, benarkah pertimbangan tidak menggelar reshuffle karena membaiknya kinerja menteri? Dalam pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, alasan yang dikemukakan Pratikno terkesan klise. Jika reshuffle batal dilakukan, pertimbangannya justru karena Jokowi sudah mengalkulasi potensi kegaduhannya.
“Apa mungkin dalam waktu sekejap kinerja menteri langsung oke setelah dimarahi Presiden? Kan tak perlu ahli untuk menilai seperti itu, awam pun bisa mengerti,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Pratikno bisa jadi tidak sembarang berbicara ke publik. Apalagi, kata Adi, pernyataannya itu bisa berdampak kurang baik. Istana bisa dipersepsi tidak punya komunikasi yang baik karena isyarat reshuffle dari seorang Presiden justru dianulir oleh seorang menteri.
Reshuffle memang menuntut keberanian yang tinggi dari Jokowi. Meski reshuffle hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi, namun kenyataannya tarikan politik selalu sulit dihindari. Meski Jokowi secara gamblang menyebut ada masalah pada kinerja menterinya, namun tidak berarti penyelesaiannya mudah dengan reshuffle.
Sebagai contoh, saat reshuffle kedua pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi mengangkat 12 menteri sekaligus dari 34 anggota Kabinet Kerja. Saat itu kesan bagi-bagi jatah kursi menteri untuk parpol cukup kental karena Jokowi memberikan jatah menteri untuk Golkar dan PAN yang sebelumnya merupakan parpol oposisi.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan, racikan reshuffle itu selalu mengalami tiga tarikan atau pertimbangan, yakni demokratik, politik, dan publik. Idealnya, dosis atau racikan reshuffle harus lebih mengutamakan pertimbangan teknokratik atau profesional. Caranya, periksa kinerja menterinya. Bagi menteri yang rapornya merah harus diganti. Penggantinya juga harus punya kompetensi yang baik dan berpengalaman. Intinya, kata Hanta, racikannya bukan politik.
Reshuffle sejatinya memang hak prerogatif presiden. Namun, langkah merombak kabinet saat ini sangat berpotensi memecah konsentrasi pemerintah karena harus menghadapi dinamika internal. Jika reshuffle dipaksakan, partai politik (parpol) pendukung Jokowi kemungkinan besar akan bereaksi. Mereka akan berupaya keras agar menterinya tidak tereliminasi. Demi menjaga situasi politik tetap kondusif, maka langkah terbaik bagi Jokowi adalah menunda reshuffle meski wacana ini telanjur menggelinding dan menjadi diskusi publik.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun sudah tampil ke publik menjernihkan duduk persoalan reshuffle. Baginya, isu reshuffle sudah selesai. Pratikno menyebut kinerja menteri makin membaik sehingga isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. (Baca: Kabinet Disebut Membaik Setelah Jokowi Marah, Pengamat: Ukurannya Apa?)
Namun, benarkah pertimbangan tidak menggelar reshuffle karena membaiknya kinerja menteri? Dalam pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, alasan yang dikemukakan Pratikno terkesan klise. Jika reshuffle batal dilakukan, pertimbangannya justru karena Jokowi sudah mengalkulasi potensi kegaduhannya.
“Apa mungkin dalam waktu sekejap kinerja menteri langsung oke setelah dimarahi Presiden? Kan tak perlu ahli untuk menilai seperti itu, awam pun bisa mengerti,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Pratikno bisa jadi tidak sembarang berbicara ke publik. Apalagi, kata Adi, pernyataannya itu bisa berdampak kurang baik. Istana bisa dipersepsi tidak punya komunikasi yang baik karena isyarat reshuffle dari seorang Presiden justru dianulir oleh seorang menteri.
Reshuffle memang menuntut keberanian yang tinggi dari Jokowi. Meski reshuffle hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi, namun kenyataannya tarikan politik selalu sulit dihindari. Meski Jokowi secara gamblang menyebut ada masalah pada kinerja menterinya, namun tidak berarti penyelesaiannya mudah dengan reshuffle.
Sebagai contoh, saat reshuffle kedua pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi mengangkat 12 menteri sekaligus dari 34 anggota Kabinet Kerja. Saat itu kesan bagi-bagi jatah kursi menteri untuk parpol cukup kental karena Jokowi memberikan jatah menteri untuk Golkar dan PAN yang sebelumnya merupakan parpol oposisi.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan, racikan reshuffle itu selalu mengalami tiga tarikan atau pertimbangan, yakni demokratik, politik, dan publik. Idealnya, dosis atau racikan reshuffle harus lebih mengutamakan pertimbangan teknokratik atau profesional. Caranya, periksa kinerja menterinya. Bagi menteri yang rapornya merah harus diganti. Penggantinya juga harus punya kompetensi yang baik dan berpengalaman. Intinya, kata Hanta, racikannya bukan politik.
tulis komentar anda