Profil dr Raden Rubini Natawisastra: Dokter Aktivis Penerima Gelar Pahlawan Nasional
Jum'at, 04 November 2022 - 16:36 WIB
Di luar urusan pengobatan daan kemanusiaan, dr Rubini juga aktif dalam pergerakan politik. Bersama sejumlah rekan dokternya, pada 1939 dia bergabung dengan Partai Indonesia Raya (Parindra). Melalui corong partai ini, Rubini kerap menyuarakan desakan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat di Kalbar yang diaanggapnya jauh tertinggal dari wilayah lain, baik fasilitas maupun SDM-nya.
Rubini juga mendorong partai ini untuk memberikan perhatian pada program-program pemajuan kehidupan rakyat. Itu sebabnya, pada masa itu Parindra juga mendirikan sejumlah sekolah, klub olahraga, klub kesenian, dan menyelenggarakan kursus-kursus politik.
Menolak Dipindah
Pada tahun 1940-an, pemerintah kolonial Belanda evakuasi para pejabatnya ke Jawa menyusul mulai berkobarnya Perang Dunia II ke wiayah Asia Pasifik. Jepang yang sedang di atas angin segera masuk Hindia Belanda (Indonesia).
Tokoh-tokoh pejabat pribumi seperti Rubini pun ikut dievakuasi. Namun dia menolak. Rubini tetap memberikaan pelayanan kesehatan di wilayahh Kalimantan Barat kendati kedaan makin sulit. Tenaga kesehatan berkurang drastis setelah banyak dokter Belanda dievakuasi dari Kalimantan.
Dalam kondisi terdesak, Pemerintah Kolonial Belanda malah mengangkat Rubini menjadi perwira kesehatan cadangan berpangkat letnan dua. Tugasnya mengurusi rumah sakit militer yang ditinggalkan dokter-dokter Belanda. Bersama dokter-dokter pribumi lainnya yang menolak dievakuasi, Rubini merawat para pasien korban pemboman Jepang.
Sekitar bulan Februari 1942, Jepang akhirnya masuk Indonesia lalu membubarkan seluruh organisasi dan kegiatan politik, termasuk Parindra. Meski begitu, Rubini tetap melakukan kegiatan politik secara sembunyi-sembunyi.
Dia dan para aktivis mendirikan organisasi Nissinkwai yang awalnya mendukung Jepang. Namun setelah mengetahui perlaku Jepang terhadap rakyat, terutama kaum perempuan, dia bertekad melakukan perlawanan politik secara terbuka. Jepang menganggap pergerakan aktivis di Nissinkwai sebagai ancaman dan organisasi itu pun dibubarkan.
Rubini juga mendorong partai ini untuk memberikan perhatian pada program-program pemajuan kehidupan rakyat. Itu sebabnya, pada masa itu Parindra juga mendirikan sejumlah sekolah, klub olahraga, klub kesenian, dan menyelenggarakan kursus-kursus politik.
Menolak Dipindah
Pada tahun 1940-an, pemerintah kolonial Belanda evakuasi para pejabatnya ke Jawa menyusul mulai berkobarnya Perang Dunia II ke wiayah Asia Pasifik. Jepang yang sedang di atas angin segera masuk Hindia Belanda (Indonesia).
Tokoh-tokoh pejabat pribumi seperti Rubini pun ikut dievakuasi. Namun dia menolak. Rubini tetap memberikaan pelayanan kesehatan di wilayahh Kalimantan Barat kendati kedaan makin sulit. Tenaga kesehatan berkurang drastis setelah banyak dokter Belanda dievakuasi dari Kalimantan.
Dalam kondisi terdesak, Pemerintah Kolonial Belanda malah mengangkat Rubini menjadi perwira kesehatan cadangan berpangkat letnan dua. Tugasnya mengurusi rumah sakit militer yang ditinggalkan dokter-dokter Belanda. Bersama dokter-dokter pribumi lainnya yang menolak dievakuasi, Rubini merawat para pasien korban pemboman Jepang.
Sekitar bulan Februari 1942, Jepang akhirnya masuk Indonesia lalu membubarkan seluruh organisasi dan kegiatan politik, termasuk Parindra. Meski begitu, Rubini tetap melakukan kegiatan politik secara sembunyi-sembunyi.
Dia dan para aktivis mendirikan organisasi Nissinkwai yang awalnya mendukung Jepang. Namun setelah mengetahui perlaku Jepang terhadap rakyat, terutama kaum perempuan, dia bertekad melakukan perlawanan politik secara terbuka. Jepang menganggap pergerakan aktivis di Nissinkwai sebagai ancaman dan organisasi itu pun dibubarkan.
Lihat Juga :