Adaptasi Teknologi Digital Jadi Kunci UMKM Wujudkan Inklusi Keuangan
Kamis, 20 Oktober 2022 - 17:40 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Pemerintah Indonesia sebagai regulator berkomitmen memberikan dukungan kepada UMKM untuk memasuki ekosistem digital yang sehat guna mempercepat inklusi keuangan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu fokus agenda Presidensi G20 Indonesia. Untuk mewujudkan agenda ini, pemanfaatan digitalisasi ekonomi memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memacu inovasi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan.
Dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Pemerintah Indonesia sebagai regulator berkomitmen memberikan dukungan kepada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) untuk memasuki ekosistem digital yang sehat guna mempercepat inklusi keuangan. Baca juga: Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi KTT G20 Sudah 100 Persen
“Digitalisasi memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Digitalisasi merupakan komponen kunci bagi kami untuk mencapai target, yaitu terkait akses pembiayaan, pembayaran, pembukuan, serta pemasaran digital bagi UMKM,” ujar Sri Mulyani, Kamis (20/10/2022).
Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan terdapat setidaknya enam aspek dalam ekosistem UMKM di mana digitalisasi dapat mengoptimalkan peran ekonomi inklusif, yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan, dan budaya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital untuk mendorong UMKM termasuk pada aspek keuangan terkait pembayaran, pembukuan, dan pemasaran, serta upaya onboarding UMKM ke ekosistem digital.
“Untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi, kita membutuhkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta baik dalam bentuk fintech, crowdfunding, perdagangan elektronik, pendampingan UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi,” jelas Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga saat ini sedang mengembangkan Digipay, sebuah sistem aplikasi pembayaran digital yang bertujuan untuk mengembangkan jalur menuju pemberdayaan ekosistem UMKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan terbentuknya ekosistem layanan digital, diharapkan bisa menyumbang Big Data yang kemudian menjadi bahan analisis oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk dan layanannya.
Di kesempatan terpisah, forum bisnis 20 (B20) melalui Trade and Investment Task Force tengah merampungkan rumusan rekomendasi kebijakan terkait akselerasi transformasi digital yang dapat ditindaklanjuti oleh negara-negara G20. Salah satu Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022, Dr Juan José Daboub menyampaikan forum ini mendukung target Presidensi G20 Indonesia terkait peran nyata pelaku bisnis dalam B20 untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui Inclusive Closed Loop Ecosystem B20.
Sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan komitmen ekonomi yang inklusif lewat kemitraan dengan UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membekali para UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan jaringan untuk meningkatkan daya saing, baik di dalam negeri maupun dalam rantai nilai global.
Dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Pemerintah Indonesia sebagai regulator berkomitmen memberikan dukungan kepada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) untuk memasuki ekosistem digital yang sehat guna mempercepat inklusi keuangan. Baca juga: Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi KTT G20 Sudah 100 Persen
“Digitalisasi memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Digitalisasi merupakan komponen kunci bagi kami untuk mencapai target, yaitu terkait akses pembiayaan, pembayaran, pembukuan, serta pemasaran digital bagi UMKM,” ujar Sri Mulyani, Kamis (20/10/2022).
Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan terdapat setidaknya enam aspek dalam ekosistem UMKM di mana digitalisasi dapat mengoptimalkan peran ekonomi inklusif, yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan, dan budaya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital untuk mendorong UMKM termasuk pada aspek keuangan terkait pembayaran, pembukuan, dan pemasaran, serta upaya onboarding UMKM ke ekosistem digital.
“Untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi, kita membutuhkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta baik dalam bentuk fintech, crowdfunding, perdagangan elektronik, pendampingan UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi,” jelas Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga saat ini sedang mengembangkan Digipay, sebuah sistem aplikasi pembayaran digital yang bertujuan untuk mengembangkan jalur menuju pemberdayaan ekosistem UMKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan terbentuknya ekosistem layanan digital, diharapkan bisa menyumbang Big Data yang kemudian menjadi bahan analisis oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk dan layanannya.
Di kesempatan terpisah, forum bisnis 20 (B20) melalui Trade and Investment Task Force tengah merampungkan rumusan rekomendasi kebijakan terkait akselerasi transformasi digital yang dapat ditindaklanjuti oleh negara-negara G20. Salah satu Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022, Dr Juan José Daboub menyampaikan forum ini mendukung target Presidensi G20 Indonesia terkait peran nyata pelaku bisnis dalam B20 untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui Inclusive Closed Loop Ecosystem B20.
Sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan komitmen ekonomi yang inklusif lewat kemitraan dengan UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membekali para UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan jaringan untuk meningkatkan daya saing, baik di dalam negeri maupun dalam rantai nilai global.
Lihat Juga :
tulis komentar anda