3 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kredibilitas Kebijakan Menjadi Kunci

Respons kebijakan utama tentu berasal dari kebijakan fiskal. Desain kebijakan fiskal dirancang dalam mode waspada, antisipatif dan responsif untuk mengantisipasi arah ekonomi global yang semakin tidak menentu, walaupun kita semua harus optimistis bisa mengatasi semua tantangan.

APBN sebagai shock absorber akan terus digunakan untuk mengendalikan risiko, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan belanja prioritas. Optimalisasi belanja negara juga terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk penguatan kebijakan subsidi dan kompensasi, serta belanja perlindungan sosial menjadi beberapa prioritas utama untuk melindungi daya beli masyarakat.

Terkait dengan daya beli masyarakat, sejumlah indikator konsumsi masih menunjukkan tren positif. Angka penjualan penjualan ritel pada bulan Agustus 2022 tumbuh sebesar 4,9% (yoy). Selain itu, consumer confidence Indonesia pada September 2022 masih berada pada level optimis, yaitu 117,2.

Konsumen masih optimis terhadap perekonomian Indonesia saat ini maupun ekspektasi ke depan. Satu hal lain yang menenangkan adalah ekspektasi terhadap penghasilan konsumen ke depan yang relatif stabil.

Belanja negara yang berkualitas tentu membutuhkan pendapatan negara yang optimal. Untuk itu, pendapatan negara akan terus didorong, namun dengan tetap menjaga iklim investasi. Beberapa kebijakan di sektor pendapatan antara lain melanjutkan reformasi perpajakan, inovasi layanan, dan optimalisasi pengelolaan aset negara, termasuk percepatan RUU Cipta Kerja.

Kebijakan pendapatan dan belanja yang optimal akan mendukung upaya konsolidasi fiskal pada 2023 mendatang, dengan defisit anggaran yang ditetapkan sebesar kurang dari 3% terhadap PDB.

Bagaimana dengan sektor keuangan? Pemerintah dan otoritas di sektor keuangan akan terus menjaga stabilitas karena tingginya risiko yang datang dari gonjang ganjing sektor keuangan global.

Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam lingkup Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus melakukan koordinasi ketat untuk memantau dan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di tengah tingginya tingkat risiko.

Di tengah situasi perekonomian yang semakin menantang, koordinasi solid antarotoritas akan menjadi penentu mulus tidaknya pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Pada akhirnya, kredibilitas kebijakan menjadi kunci bagi kinerja perekonomian suatu negara. Hal tersebut telah terbukti sepanjang tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Konsistensi dan komitmen akan menentukan kredibilitas kebijakan yang akan dibuat.