Kabar Reshuffle Kabinet, PPP Teringat PAN yang Mundur karena Berseberangan

Jum'at, 14 Oktober 2022 - 09:04 WIB
Kabar menteri dari kader Partai Nasdem akan di-reshuffle santer terdengar, setelah Ketua DPP Nasdem Zulfan Lindan menyebut Anies Baswedan antitesis Jokowi. Foto/Ilustrasi/MPI
JAKARTA - Kabar menteri-menteri dari kader Partai Nasdem akan di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) santer terdengar, setelah Ketua DPP Nasdem Zulfan Lindan menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, reshuffle kabinet itu sejatinya merupakan hak prerogatif presiden.

Namun jika reshuffle ini dikaitkan dengan Nasdem, ia jadi teringat kondisi periode pertama pemerintahan Jokowi, yang mana ada menteri dari sebuah parpol yang memilih mundur dari kabinet karena berseberangan dengan pemerintah.

"Itu hak prerogatif Presiden Jokowi ya soal reshuffle, tetapi kalau memang... Begini, dulu ada parpol ketika tidak sejalan dengan pemerintahan dan memilih berseberangan, maka parpol tersebut mundur dari kabinet, itu yang periode lalu, enggak tahu kalau sekarang," kata pria yang akrab disapa Awiek ini saat dihubungi, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Momentum Reshuffle Kabinet Jokowi



Diketahui, pada pertengahan 2018 lalu atau bertepatan dengan pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri PAN RB yang juga kader PAN Asman Abnur, memilih mundur setelah santer kabar dirinya akan di-reshuffle lantaran PAN mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Terkait Nasdem yang mendapat banyak kritikan dari parpol koalisi termasuk PDIP, Awiek melihat, Nasdem tidak disudutkan melainkan NasDem yang membuat blunder dengan salah satu elitenya yang menyebut Anies antitesis Jokowi, sehingga menciptakan konfrontasinya sendiri.

Kalau soal dukungan capres-cawapres masih panjang prosesnya, tapi yang jadi soal adalah pernyataan tentang antitesis kepemimpinan yang kian memperkeruh hubungan Nasdem dan PDIP.

"Kalau soal capres-cawapres itu kan masih panjang, dan belum tentu juga, calon-calon presiden itu bisa berangkat karena harus memenuhi tiket 20% kursi atau 25% suara. Namun pernyataan-pernyataan yang blunder itu membuat situasi memanas, khusunya hubungan PDIP dengan Nasdem, terkait dengan tesis antitesis, kepemimpinan antitesis itu lho," terangnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More