Subsidi BBM dan Moralitas Kita
Sabtu, 08 Oktober 2022 - 09:14 WIB
Pendapat kedua adalah kenaikan harga BBM dunia dan risiko peningkatan subsidi dan utang dapat menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM di dalam negeri. Temuan survei menunjukkan 56,2% responden memberikan dukungan terhadap pendapat pertama. Sedangkan 32,4% responden memberikan dukungan terhadap pendapat kedua. Kemudian 11,5% responden lain tidak jawab/tidak tahu.
Kemudian saat dilakukan tabulasi silang antara variabel sikap dukungan terhadap salah satu dari dua pendapat itu dengan variabel pendapatan responden diketahui bahwa dukungan terhadap pendapat pertama dominan datang dari responden berpendapatan menengah atas. Yaitu, responden berpendapatan Rp1.000.000 - < Rp2.000.000 (62,1%), responden berpendapatan Rp2.000.000 - < Rp4.000.000 (55,3%), dan responden berpendapatan > Rp4.000.000 (54,2%). Adapun responden berpendapatan < Rp 1.000.0000 setuju terhadap pendapat pertama sebesar 53,6% saja.
Moralitas
Ketidaktepatan sasaran subsidi BBM dan kompensasi energi selama ini juga menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam moralitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Mengapa? Karena, tidak sedikit dari kita selama ini terlanjur ikut menikmati itu, padahal memiliki kemampuan ekonomi sangat baik. Ini adalah bentuk lain dari sebuah tindakan korupsi, mengambil sesuatu yang bukan hak.
Untuk itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kali ini harus juga dijadikan sebagai sebuah momentum untuk memberikan seruan moral secara lebih lantang mengenai keharusan siapa yang berhak menikmati BBM bersubsidi.
Seruan moral ini tentu saja tidak bisa dilakukan seorang diri dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh akademisi, kaum intelektual, dan juga para ekonom. Kolaborasi bersama ini memiliki sebuah tujuan mulia berupa perbaikan moralitas berbangsa dan bernegara kita.
Seiring hal itu, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah besar untuk segera direalisasikan, yaitu memastikan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi jauh lebih baik. Selama tata kelola penyaluran BBM bersubsidi tidak berjalan baik, maka selama itu juga penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan APBN terus menerus memikul beban subsidi.
Kemudian saat dilakukan tabulasi silang antara variabel sikap dukungan terhadap salah satu dari dua pendapat itu dengan variabel pendapatan responden diketahui bahwa dukungan terhadap pendapat pertama dominan datang dari responden berpendapatan menengah atas. Yaitu, responden berpendapatan Rp1.000.000 - < Rp2.000.000 (62,1%), responden berpendapatan Rp2.000.000 - < Rp4.000.000 (55,3%), dan responden berpendapatan > Rp4.000.000 (54,2%). Adapun responden berpendapatan < Rp 1.000.0000 setuju terhadap pendapat pertama sebesar 53,6% saja.
Moralitas
Ketidaktepatan sasaran subsidi BBM dan kompensasi energi selama ini juga menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam moralitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Mengapa? Karena, tidak sedikit dari kita selama ini terlanjur ikut menikmati itu, padahal memiliki kemampuan ekonomi sangat baik. Ini adalah bentuk lain dari sebuah tindakan korupsi, mengambil sesuatu yang bukan hak.
Untuk itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kali ini harus juga dijadikan sebagai sebuah momentum untuk memberikan seruan moral secara lebih lantang mengenai keharusan siapa yang berhak menikmati BBM bersubsidi.
Seruan moral ini tentu saja tidak bisa dilakukan seorang diri dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh akademisi, kaum intelektual, dan juga para ekonom. Kolaborasi bersama ini memiliki sebuah tujuan mulia berupa perbaikan moralitas berbangsa dan bernegara kita.
Seiring hal itu, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah besar untuk segera direalisasikan, yaitu memastikan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi jauh lebih baik. Selama tata kelola penyaluran BBM bersubsidi tidak berjalan baik, maka selama itu juga penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan APBN terus menerus memikul beban subsidi.
(bmm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda