Mengulik Kabar Ambisi Jenderal TNI Benny Moerdani Ingin Jadi Wapres Dampingi Soeharto
Senin, 03 Oktober 2022 - 05:24 WIB
Menjelang Sidang Umum MPR Maret 1988, beredar kabar bahwa Jenderal TNI LB Moerdani sangat ingin mendampingi Soeharto sebagai Wakil Presiden (Wapres). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menjelang Sidang Umum MPR Maret 1988, beredar kabar bahwa Jenderal TNI LB Moerdani sangat ingin mendampingi Soeharto sebagai Wakil Presiden (Wapres). Untuk memuluskan maksud ini, Jenderal Benny Moerdani, sebagai Panglima ABRI, menyusun berbagai rencana.
"Salah satu strateginya adalah menjadikan Fraksi ABRI di MPR sebagai lokomotif pencalonan dirinya," seperti dikutip SINDOnews dari buku Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Konflik dan Integrasi TNI AD halaman 73, Senin (3/10/2022).
Rencana Jenderal Benny Moerdani untuk menjadi Wapres tercium dan berhasil digagalkan oleh Soeharto. Pada 24 Februari 1988, sebelum Sidang MPR digelar, Soeharto melakukan pergantian Panglima ABRI dari Jenderal Benny Moerdani kepada Jenderal Try Sutrisno.
Baca juga: Di Balik Konflik Jenderal M Yusuf Versus LB Moerdani
Pergantian ini menyebabkan dukungan terhadap Jenderal Benny Moerdani berkurang dan akhirnya ia gagal menjadi Wapres. Jika tidak diganti, Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI dapat memaksa Letjen Bambang Triantoro, Ketua Fraksi ABRI di MPR, untuk mengajukan namanya sebagai Cawapres.
Namun rencana itu tidak berhasil dan Soeharto mengangkat Sudharmono menjadi Wapres. Nuansa kenginan Jenderal Benny Moerdani menjadi Wapres dapat dibaca pada Memoar Sudharmono. Benny tidak setuju pada Sudharmono dan tersirat keinginannya menjadi Wapres.
Seperti diketahui, jabatan Pangkopkamtib dan Kepala BAIS tidak diserahterimakan oleh Jenderal Benny kepada Jenderal Try Sutrisno pada tahun 1988. Jenderal Try Sutrisno tidak berani mengambilalihnya.
Sehingga, di samping sebagai Menhankam, Jenderal Benny Moerdani masih sering berkantor di Markas BAIS, Tebet, Jakarta dan kegiatan intel Try Sutrisno di bawah kendalinya.
Upaya kelompok Jenderal Benny Moerdani untuk "mengganggu" Sidang Umum MPR 1988, terjadi ketika palu penetapan Sudharmono sebagai Wapres diketuk, tiba-tiba ada interupsi dari Brigjen Ibrahim Saleh yang menyatakan bahwa Sudharmono tidak tepat menjadi Wapres.
Sudharmono dianggap karena tidak bersih lingkungan. Inilah kali pertama Fraksi ABRI melakukan protes terbuka dan menentang Soeharto.
Setelah kegagalan di MPR, faksi Jenderal Benny Moerdani melancarkan isu suksesi yang didukung oleh gencarnya Petisi 50, yang terdiri dari mantan jenderal dan menteri, untuk menjatuhkan Soeharto.
"Salah satu strateginya adalah menjadikan Fraksi ABRI di MPR sebagai lokomotif pencalonan dirinya," seperti dikutip SINDOnews dari buku Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Konflik dan Integrasi TNI AD halaman 73, Senin (3/10/2022).
Rencana Jenderal Benny Moerdani untuk menjadi Wapres tercium dan berhasil digagalkan oleh Soeharto. Pada 24 Februari 1988, sebelum Sidang MPR digelar, Soeharto melakukan pergantian Panglima ABRI dari Jenderal Benny Moerdani kepada Jenderal Try Sutrisno.
Baca juga: Di Balik Konflik Jenderal M Yusuf Versus LB Moerdani
Pergantian ini menyebabkan dukungan terhadap Jenderal Benny Moerdani berkurang dan akhirnya ia gagal menjadi Wapres. Jika tidak diganti, Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI dapat memaksa Letjen Bambang Triantoro, Ketua Fraksi ABRI di MPR, untuk mengajukan namanya sebagai Cawapres.
Namun rencana itu tidak berhasil dan Soeharto mengangkat Sudharmono menjadi Wapres. Nuansa kenginan Jenderal Benny Moerdani menjadi Wapres dapat dibaca pada Memoar Sudharmono. Benny tidak setuju pada Sudharmono dan tersirat keinginannya menjadi Wapres.
Seperti diketahui, jabatan Pangkopkamtib dan Kepala BAIS tidak diserahterimakan oleh Jenderal Benny kepada Jenderal Try Sutrisno pada tahun 1988. Jenderal Try Sutrisno tidak berani mengambilalihnya.
Sehingga, di samping sebagai Menhankam, Jenderal Benny Moerdani masih sering berkantor di Markas BAIS, Tebet, Jakarta dan kegiatan intel Try Sutrisno di bawah kendalinya.
Upaya kelompok Jenderal Benny Moerdani untuk "mengganggu" Sidang Umum MPR 1988, terjadi ketika palu penetapan Sudharmono sebagai Wapres diketuk, tiba-tiba ada interupsi dari Brigjen Ibrahim Saleh yang menyatakan bahwa Sudharmono tidak tepat menjadi Wapres.
Sudharmono dianggap karena tidak bersih lingkungan. Inilah kali pertama Fraksi ABRI melakukan protes terbuka dan menentang Soeharto.
Setelah kegagalan di MPR, faksi Jenderal Benny Moerdani melancarkan isu suksesi yang didukung oleh gencarnya Petisi 50, yang terdiri dari mantan jenderal dan menteri, untuk menjatuhkan Soeharto.
(maf)
tulis komentar anda