Said Aqil Ungkap Peran Utama Pesantren bagi Indonesia
Selasa, 13 September 2022 - 20:18 WIB
"Otokritik Kiai SAS soal kenaikan BBM dan BLT, jangan dimaknai sebagai sikap oposisi antipemerintah. NU sebagai civil society punya tanggung jawab moral menyuarakan suara rakyat. Jadi sikap itu perlu kita letakan sebagai otokritik kebangsaan yang membangun. Sama-sama kita mencari solusi kebangsaan," Jelas Abi Rekso.
Abi Rekso menilai, krisis energi dan pangan sudah di depan mata. Jika mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa alokasi subsidi energi tahun ini sebesar 502,4 T tidak cukup akibat kenaikan harga minyak dunia.
Dirinya menekankan, sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan. Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan. Menuju kedaulatan energi.
"Dengan pembatasan subsidi BBM, kita mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas. Kita dorong PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT," jelasnya.
Kata Abi Rekso, seperti di Jepang, masyarakat menggunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Jika ada lebih daya, maka pemerintah akan membeli dari produksi kapasitas listrik rumahan.
"Ini kan bagus, harga listrik stabil dan masyarakat bisa mendapatkan insentif dari pemerintah," ujar Abi Rekso.
Abi menekankan, jika pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT. Maka konsentrasi terhadap peta jalan kedaulatan energi akan abai. Setidaknya, jika ke depan ada kenaikan minyak dunia, tidak menjadi variabel kenaikan harga listrik.
"Jika nanti Pembangkitan Listrik EBT bisa berjalan dengan melibatkan potensi masyarakat dan pesantren, kalau harga BBM naik harga listrik tidak naik. Ini akan membantu meringankan masyarakat," tutup Abi Rekso.
Abi Rekso menilai, krisis energi dan pangan sudah di depan mata. Jika mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa alokasi subsidi energi tahun ini sebesar 502,4 T tidak cukup akibat kenaikan harga minyak dunia.
Dirinya menekankan, sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan. Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan. Menuju kedaulatan energi.
"Dengan pembatasan subsidi BBM, kita mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas. Kita dorong PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT," jelasnya.
Kata Abi Rekso, seperti di Jepang, masyarakat menggunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Jika ada lebih daya, maka pemerintah akan membeli dari produksi kapasitas listrik rumahan.
"Ini kan bagus, harga listrik stabil dan masyarakat bisa mendapatkan insentif dari pemerintah," ujar Abi Rekso.
Abi menekankan, jika pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT. Maka konsentrasi terhadap peta jalan kedaulatan energi akan abai. Setidaknya, jika ke depan ada kenaikan minyak dunia, tidak menjadi variabel kenaikan harga listrik.
"Jika nanti Pembangkitan Listrik EBT bisa berjalan dengan melibatkan potensi masyarakat dan pesantren, kalau harga BBM naik harga listrik tidak naik. Ini akan membantu meringankan masyarakat," tutup Abi Rekso.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda