Hitung Ulang Nilai Subsidi dan Kompensasi BBM

Namun janji tinggallah janji, pemerintah tetap menaikkan harga BBM jenis Solar, Pertalite, dan Pertamax. Pascapengumuman, masyarakat kembali menyoroti kebijakan pemeritah tersebut. Khususnya menyangkut kenaikan harga Pertamax yang dilakukan oleh pemerintah. Hal yang tidak lazim, mengingat Pertamax merupakan bahan bakar umum, yang tak disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah hanya memberikan subsidi dan kompensasi yang merupakan istilah baru terhadap Solar yang merupakan Jenis BBM Tertentu (JBT), dan Pertalite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Masyarakat juga tentu mempertanyakan tidak ada perincian berapa subsidi BBM, LPG, berapa dana kompensasi BBM serta LPG, juga yang dimaksud dengan dana kompensasi. Termasuk penghitungan harga keekonomian. Hal ini lantaran ada perbedaan yang sangat besar antara harga keekonomian hitungan pemerintah dengan hitungan pihak lain yang disuarakan oleh pihak-pihak yang menyebut sebagai pengamat dan ekonom itu.

Ambil contoh, harga keeknomian Pertalite hitungan Kementerian Keuangan Rp14.450 per liter, namun narasi yang digulirkan pihak-pihak tertentu kepada masyarakat harga keekonomian produk BBM tersebut mencapai Rp18.000 per liter. Sedangkan harga Pertamax yang sejatinya tak memiliki landasan hukum jika disubsidi harga keekonomian berdasarkan penghitungan pemerintah sebesar Rp15.150/liter.

Namun, yang disuarakan kepada masyarakat oleh pihak-pihak tertentu harga keekonomian Pertamax mencapai Rp19.000 per liter. Adalah wajar jika kemudian masyarakat membandingkan dengan harga jual dari badan usaha swasta yang menjual BBM sejenis dengan Pertamax senilai Rp15.500 per liter. Dan mempertanyakan, dasar penetapan harga keekonomian tersebut.

Wajar pula masyarakat menaruh kecurigaan dari siapa angka-angka yang disuarakan oleh pihak-pihak yang menyebut dan disebut-sebut sebagai ekonom, pakar dan pengamat itu.