Hitung Ulang Nilai Subsidi dan Kompensasi BBM

Subsidi BBM tentu memberatkan bagi APBN, namun apabila subsidi yang disebut tak tepat sasaran itu salah perhitungan dan berpotensi dinikmati pihak-pihak tertentu, sangat disayangkan. Dengan demikian, pemerintah perlu menghitung ulang secara cermat komponen-komponen pembentukan harga yang disebut keekonomian tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah pun perlu melakukan evaluasi yang mendalam terkait inefisiensi dalam pengadaan dan penyediaan BBM yang disubsidi dan dikompensasi oleh pemerintah. Sehingga pemerintah tak begitu saja membayar klaim atau tagihan yang diajukan oleh Badan Usaha Penyalur BBM bersubsidi.

Sektor migas adalah sektor yang sangat strategis, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba meraup keuntungan di balik penderitaan rakyat. Pengawasan terhadap distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi pun perlu diperketat dan ditingkatkan, mengingat masih dijumpai penyelewengan BBM bersubsidi yang justru tak dilakukan oleh rakyat tetapi oleh industri-industri tertentu.

Presiden Jokowi perlu menunjuk satu pembantunya agar fokus melaukan evaluasi mendalam sehingga tak ada lagi kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait berapa sejujurnya subsidi dan kompensasi untuk menghadirkan BBM terjangkau bagi rakyat Indonesia.

Baca Juga: koran-sindo.com