Demokrat Persilakan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM: Tapi Tak Perlu Menangis
Rabu, 07 September 2022 - 16:31 WIB
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta kader di seluruh Indonesia ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Partai Demokrat menilai kenaikan harga BBM saat ini hanya menambah beban rakyat. Karena itu Demokrat itu mempersilakan kadernya ikut serta dalam aksi penolakan bersama elemen masyarakat lainnya.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, Partai Demokrat juga meminta kader di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota untuk melakukan aksi penoalakan kenaikan BBM ini.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY," kata Kamhar dalam keterangannya yang dikutip Rabu (7/9/2022).
Oleh karena itu, kata dia, seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM ini. "Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai," ujarnya.
Menurut Kamhar, argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat. Dia menilai, hal itu bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.
"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat. Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," pungkasnya.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, Partai Demokrat juga meminta kader di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota untuk melakukan aksi penoalakan kenaikan BBM ini.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY," kata Kamhar dalam keterangannya yang dikutip Rabu (7/9/2022).
Oleh karena itu, kata dia, seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjukrasa menolak kenaikan BBM ini. "Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai," ujarnya.
Menurut Kamhar, argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat. Dia menilai, hal itu bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.
"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat. Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda