Komunikasi yang Baik Wujudkan Program Pemerintah Berjalan Efektif
Selasa, 30 Agustus 2022 - 07:42 WIB
Upaya itu menjadi sangat vital di tengah upaya melawan berbagai penyebaran berita hoaks melalui berbagai media sosial, fitnah, konten-konten negatif, ujaran kebencian, atau berbagai informasi yang menyesatkan masyarakat serta menimbulkan rasa tidak mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Bila hal demikian dibiarkan maka bangsa besar ini bakal terancam perpecahan.
Perlu diketahui juga bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Masyarakat sebagai Humas Indonesia juga harus memiliki komitmen untuk berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia.
Selain itu, sebagai Humas Indonesia, masyarakat juga harus memiliki komitmen untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Masyarakat harus berpartisipasi dalam menyebarkan semangat nasionalisme dan optimisme, termasuk ikut membantu menyebarkan berita positif tentang bangsa ini seperti budaya, kreativitas, serta kebhinekatunggalikaan Indonesia yang merupakan aset bangsa ini.
Tidak mungkin diera demokrasi program pemerintah bisa sukses tanpa dukungan masyarakat. Bagi pelaksanaan program pemerintah, kehumasan menjadi penting karena tidak mungkin di era demokrasi program pemerintah bisa sukses tanpa dukungan masyarakat. Kebijakannya bisa baik tapi kalau dibaca buruk oleh masyarakat jadinya buruk juga.
Bahkan, Presiden Jokowi dalam seminar Nasional Kehumasan Pemerintah memberikan arahan terkait komunikasi pemerintah dan masyarakat yang sudah berubah sangat cepat. Menurut Jokowi, saat ini sudah tidak relevan lagi peran humas yang hanya sebatas menyebar press release atau sekadar membuat konferensi pers.
Menurut Jokowi, harus ada dialog dan kolaborasi dengan masyarakat. Untuk itu, humas pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang teus berkembang. Artinya, humas harus bisa mengajak masyarakat agar menjadi humas pemerintah, termasuk humas Indonesia.
Cara komunikasi yang tepat menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan informasi yang cepat, menarik, mudah dipahami, dan akuntabel. Keikutsertaan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali sangat dibutuhkan. Ke depan, masyarakat Indonesia adalah Humas Indonesia.
Interaksi komunikasi yang baik, akan membuat semua program pemerintah berjalan dengan efektif, sesuai dengan tagline yang dibuat sekarang “Pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat”. Sementara, informasi yang simpang siur (ketidakjelasan informasi) akan menyebabkan masyarakat resah.
Pemerintah diibaratkan sebuah organisasi: Karl E. Weick menggunakan istilah enactmentdi teori organizing memaparkan bahwa menjadikan komunikasi sebagai dasar bagi pengorganisasian manusia dan memberikan sebuah dasar pemikiran untuk memahami bagaimana manusia berorganisasi. Teori ini juga menjelaskan bahwa organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peran, tetapi oleh aktivitas komunikasi.
Perlu diketahui juga bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Masyarakat sebagai Humas Indonesia juga harus memiliki komitmen untuk berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia.
Selain itu, sebagai Humas Indonesia, masyarakat juga harus memiliki komitmen untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Masyarakat harus berpartisipasi dalam menyebarkan semangat nasionalisme dan optimisme, termasuk ikut membantu menyebarkan berita positif tentang bangsa ini seperti budaya, kreativitas, serta kebhinekatunggalikaan Indonesia yang merupakan aset bangsa ini.
Tidak mungkin diera demokrasi program pemerintah bisa sukses tanpa dukungan masyarakat. Bagi pelaksanaan program pemerintah, kehumasan menjadi penting karena tidak mungkin di era demokrasi program pemerintah bisa sukses tanpa dukungan masyarakat. Kebijakannya bisa baik tapi kalau dibaca buruk oleh masyarakat jadinya buruk juga.
Bahkan, Presiden Jokowi dalam seminar Nasional Kehumasan Pemerintah memberikan arahan terkait komunikasi pemerintah dan masyarakat yang sudah berubah sangat cepat. Menurut Jokowi, saat ini sudah tidak relevan lagi peran humas yang hanya sebatas menyebar press release atau sekadar membuat konferensi pers.
Menurut Jokowi, harus ada dialog dan kolaborasi dengan masyarakat. Untuk itu, humas pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang teus berkembang. Artinya, humas harus bisa mengajak masyarakat agar menjadi humas pemerintah, termasuk humas Indonesia.
Cara komunikasi yang tepat menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan informasi yang cepat, menarik, mudah dipahami, dan akuntabel. Keikutsertaan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali sangat dibutuhkan. Ke depan, masyarakat Indonesia adalah Humas Indonesia.
Interaksi komunikasi yang baik, akan membuat semua program pemerintah berjalan dengan efektif, sesuai dengan tagline yang dibuat sekarang “Pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat”. Sementara, informasi yang simpang siur (ketidakjelasan informasi) akan menyebabkan masyarakat resah.
Pemerintah diibaratkan sebuah organisasi: Karl E. Weick menggunakan istilah enactmentdi teori organizing memaparkan bahwa menjadikan komunikasi sebagai dasar bagi pengorganisasian manusia dan memberikan sebuah dasar pemikiran untuk memahami bagaimana manusia berorganisasi. Teori ini juga menjelaskan bahwa organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peran, tetapi oleh aktivitas komunikasi.
tulis komentar anda