Komunikasi yang Baik Wujudkan Program Pemerintah Berjalan Efektif

Rizka Septiana, M.Si, IAPR
Dosen Tetap Institut Komunikasi & Bisnis LSPR Jakarta

SAATini, aktivitas hubungan masyarakat (Humas) telah banyak berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era yang semakin modern. Perubahan strategi komunikasi yang relevan dengan kondisi terkini perlu dilakukan agar pesan dan komunikasi yang dilakukan humas pemerintah menarik bagi masyarakat. Makanya, humas harus mencari strategi komunikasi yang efektif dan relevan. Seperti apa bentuknya?

Sebelumnya, mungkin humas pemerintah hanya sekadar menyampaikan press release sudah dianggap cukup dalam menyebarkan informasi ke masyarakat. Sekarang ini, hal tersebut sudah tidak relevan lagi. Humas perlu melakukan perubahan dan strategi sesuai dengan perilaku dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Karena itu, keikutsertaan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali sangat dibutuhkan dalam membangun negeri. Artinya, jika Indonesia ingin maju maka masyarakat harus dilibatkan secara langsung, yakni menjadi Humas Indonesia. Masyarakat bisa ikut menginformasikan program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik.

Sebagai humas Indonesia, masyarakat harus memiliki komitmen menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antarwarga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan begitu, tidak ada lagi keresahan masyarakat tentang pemberitaan yang memiliki tendensi memecah belahkan kesatuan bangsa ini.

Ke depannya, harus lebih ditekankan lagi agar masyarakat memahami dan menyadari peran dan fungsi humas sebenarnya, yaitu sebagai humas bagi Indonesia. Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore,2010).

Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya, memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.

Sebagai humas, masyarakat harus mensosialisasikan pesan positif kepada publik agar timbul trust serta reputasi atas organisasi dan negaranya. Oleh karena itu, mulai sekarang waktunya masyarakat berbicara baik tentang Indonesia. Semua pihak harus terus-menerus menyebarkan pesan positif kepada publik agar optimisme dan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai bangsa dan negara tetap tinggi.

Upaya itu menjadi sangat vital di tengah upaya melawan berbagai penyebaran berita hoaks melalui berbagai media sosial, fitnah, konten-konten negatif, ujaran kebencian, atau berbagai informasi yang menyesatkan masyarakat serta menimbulkan rasa tidak mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Bila hal demikian dibiarkan maka bangsa besar ini bakal terancam perpecahan.

Perlu diketahui juga bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Masyarakat sebagai Humas Indonesia juga harus memiliki komitmen untuk berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia.

Selain itu, sebagai Humas Indonesia, masyarakat juga harus memiliki komitmen untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyarakat harus berpartisipasi dalam menyebarkan semangat nasionalisme dan optimisme, termasuk ikut membantu menyebarkan berita positif tentang bangsa ini seperti budaya, kreativitas, serta kebhinekatunggalikaan Indonesia yang merupakan aset bangsa ini.

Tidak mungkin diera demokrasi program pemerintah bisa sukses tanpa dukungan masyarakat. Bagi pelaksanaan program pemerintah, kehumasan menjadi penting karena tidak mungkin di era demokrasi program pemerintah bisa sukses tanpa dukungan masyarakat. Kebijakannya bisa baik tapi kalau dibaca buruk oleh masyarakat jadinya buruk juga.

Bahkan, Presiden Jokowi dalam seminar Nasional Kehumasan Pemerintah memberikan arahan terkait komunikasi pemerintah dan masyarakat yang sudah berubah sangat cepat. Menurut Jokowi, saat ini sudah tidak relevan lagi peran humas yang hanya sebatas menyebar press release atau sekadar membuat konferensi pers.

Menurut Jokowi, harus ada dialog dan kolaborasi dengan masyarakat. Untuk itu, humas pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang teus berkembang. Artinya, humas harus bisa mengajak masyarakat agar menjadi humas pemerintah, termasuk humas Indonesia.

Cara komunikasi yang tepat menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan informasi yang cepat, menarik, mudah dipahami, dan akuntabel. Keikutsertaan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali sangat dibutuhkan. Ke depan, masyarakat Indonesia adalah Humas Indonesia.

Interaksi komunikasi yang baik, akan membuat semua program pemerintah berjalan dengan efektif, sesuai dengan tagline yang dibuat sekarang “Pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat”. Sementara, informasi yang simpang siur (ketidakjelasan informasi) akan menyebabkan masyarakat resah.

Pemerintah diibaratkan sebuah organisasi: Karl E. Weick menggunakan istilah enactmentdi teori organizing memaparkan bahwa menjadikan komunikasi sebagai dasar bagi pengorganisasian manusia dan memberikan sebuah dasar pemikiran untuk memahami bagaimana manusia berorganisasi. Teori ini juga menjelaskan bahwa organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peran, tetapi oleh aktivitas komunikasi.

Organisasi itu sendiri merupakan sesuatu yang dicapai manusia melalui sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Organisasi terbentuk karena adanya interaksi antara manusia. Oleh karena itu, semua perilaku manusia dihubungkan karena adanya ketergantungan antara perilaku yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan penyebaran key message yang pasti dan terstruktur, sehingga adanya interaksi yang berkesinambungan dan positif.

Dikutip dari Miller dalam bukunya “Organizational Communication: Approaches and Processes”, menurut Weick, tujuan dari teori ini adalah mengurangi ketidakjelasan atau ketidakpastian informasi dalam suatu organisasi. Karena dalam beberapa organisasi, terjadi ketidakjelasan dalam sistem informasi dikarenakan beberapa faktor.

Karl Weick mengembangkan proses di mana organisasi akan mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi yang mereka terima dan menjadikan informasi tersebut sukses bagi organisasi (Miller,2015, p.69).

Definisi PR oleh PRIA (Public Relations Institute of Australia): usaha atau kegiatan yang terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Grunig dan Hunt (1984) dengan sederhana menjelaskan bahwa Humas adalah manajemen komunikasi antara organisasi dan publik atau masyarakat.

Dilansir dari buku Manajemen Public Relations (1994), Rhenald Kasali berpendapat bahwa humas adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidetifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah perusahaan terhadap publiknya.

Selain itu, tugas seorang humas yakni menyusun rencana serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik. Menurut James Grunig dan Todd Hunt pada buku Managing Public Relations (1984), humas merupakan kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai macam publik.

Sekali lagi, sebagai humas Indonesia, masyarakat harus memiliki komitmen menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antarwarga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jika masyarakat menyadari peran mereka sebagai Humas bangsa dan negara, kembali lagi seperti point di atas: maka tagline pemerintah “pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat” pastinya berjalan dengan baik.