Sejumlah Pemberontakan dalam Sejarah Indonesia, Nomor 10 Saat Ini Masih Terjadi
Selasa, 23 Agustus 2022 - 06:40 WIB
Sementara Nasution menginginkan adanya keseimbangan untuk mengatasi pro dan kontra peristiwa 1952. Pergantian ini ternyata kontra produktif karena menimbulkan perlawanan lagi.
Untuk mengatasi konflik ini, diadakan Musyawarah Perwira yang diadakan di Yogyakarta dengan membentuk Dewan Militer. Soekarno tidak mau memberikan konsensi apalagi terhadap tuntutan agar Hatta kembali berperan.
Akibatnya pada Februari 1958, Letkol Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, dan Kolonel Dahlan Djambek diberhentikan dari tentara karena berpihak pada rencana gerakan melawan pemerintah pusat.
Pada 15 Februari 1958 kemudian diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Perdana Menteri Syafrudin Prawiranegara. Proklamasi PRRI ini kemudian didukung oleh Resimen di Sumatera Barat, Tapanuli, dan Sulawesi Utara.
Soekarno dengan dukungan kuar PKI bersikap keras terhadap pemberontakan PRRI /Permesta. Jenderal AH Nasution kemudian mengerahkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD/sekarang Kopassus).
Karena kurang kuatnya dukungan internasional, pemberontakan PRRI /Permesta dapat ditumpas. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang menyerahkan diri sebelum 5 Oktober 1961.
9. Pemberontakan Gestapu/PKI tahun 1965
PKI dengan dibantu oleh para perwira yang telah dibinanya, seperti Brigjen Suparjo, Mayjen Pranoto, Kolonel Latif, Letkol Untung dan lainnya, menciptakan kondisi seolah-olah terdapat Dewan Jenderal yang dipimpin Letjen Ahmad Yani dan stafnya untuk mengkudeta Presiden Sokarno.
Letjen Ahmad Yani mulai mengetahui rencana PKI untuk menguasai Indonesia dengan cara meminta persenjataan buruh dan tani untuk sukarelawan Dwikora. Ahmad Yani juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap PKI juga tak menerima konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Presiden Soekarno marah kepada Letjen Ahmad Yani dan para stafnya seperti Mayjen Suprapto, Mayjen Haryono, Mayjen S Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo yang berupaya menghambat PKI.
Untuk mengatasi konflik ini, diadakan Musyawarah Perwira yang diadakan di Yogyakarta dengan membentuk Dewan Militer. Soekarno tidak mau memberikan konsensi apalagi terhadap tuntutan agar Hatta kembali berperan.
Akibatnya pada Februari 1958, Letkol Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, dan Kolonel Dahlan Djambek diberhentikan dari tentara karena berpihak pada rencana gerakan melawan pemerintah pusat.
Pada 15 Februari 1958 kemudian diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Perdana Menteri Syafrudin Prawiranegara. Proklamasi PRRI ini kemudian didukung oleh Resimen di Sumatera Barat, Tapanuli, dan Sulawesi Utara.
Soekarno dengan dukungan kuar PKI bersikap keras terhadap pemberontakan PRRI /Permesta. Jenderal AH Nasution kemudian mengerahkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD/sekarang Kopassus).
Karena kurang kuatnya dukungan internasional, pemberontakan PRRI /Permesta dapat ditumpas. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang menyerahkan diri sebelum 5 Oktober 1961.
9. Pemberontakan Gestapu/PKI tahun 1965
PKI dengan dibantu oleh para perwira yang telah dibinanya, seperti Brigjen Suparjo, Mayjen Pranoto, Kolonel Latif, Letkol Untung dan lainnya, menciptakan kondisi seolah-olah terdapat Dewan Jenderal yang dipimpin Letjen Ahmad Yani dan stafnya untuk mengkudeta Presiden Sokarno.
Letjen Ahmad Yani mulai mengetahui rencana PKI untuk menguasai Indonesia dengan cara meminta persenjataan buruh dan tani untuk sukarelawan Dwikora. Ahmad Yani juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap PKI juga tak menerima konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Presiden Soekarno marah kepada Letjen Ahmad Yani dan para stafnya seperti Mayjen Suprapto, Mayjen Haryono, Mayjen S Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo yang berupaya menghambat PKI.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda