Masalah Keterlibatan Korporasi dalam Tindak Pidana

Sudah saatnya kita dapat membangun parameter sendiri yang dikerjakan oleh lembaga penegak hukum dan para ahli Indonesia sehingga parameter yang dibangun benar-benar menggambarkan keadaan nyata dan sesungguhnya sesuai dengan situasi politik, hukum, sosial, dan ekonomi Indonesia dan merupakan kebanggaan tersendiri jika Pemerintah Indonesia memiliki parameter dimaksud daripada selalu menggantungkan diri pada parameter yang dibuat pihak asing atau organisasi asing seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Kenyataan yang tidak dapat dimungkiri adalah bahwa IPK Indonesia setiap tahun hampir 10 (sepuluh) tahun lebih tidak menggambarkan kenaikan positif, sedangkan upaya pemberantasan korupsi yang telah banyak menghasilkan korban-korban koruptor, bahkan menteri dan kepala daerah, tidak pernah terjadi di negara anggota ASEAN, tetapi tetap tidak mengubah IPK Indonesia.

Baca Juga: koran-sindo.com