Begini Sejarah dan Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun 1948
Selasa, 16 Agustus 2022 - 15:17 WIB
Pemberontakan PKI Madiun yang berlangsung pada 1948 merupakan salah satu sejarah kelam Indonesia. Foto DOK SINDOnews
JAKARTA - Pemberontakan PKI Madiun yang berlangsung pada 1948 merupakan salah satu sejarah kelam Indonesia. Gerakan tersebut berusaha untuk menggulingkan kekuasaan dan mengganti landasan negara.
Peristiwa ini bermula ketika Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (RERA) pada 27 Februari 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, terutama terhadap menggaji tenaga tentara militer pada saat itu.
Baca juga : Kisah Gubernur Suryo Berani Lawan Jepang dan Sekutu, Jadi Korban Kekejaman Pemberontak PKI Madiun
Kabinet tersebut menggantikan Kabinet Amir Sjarifuddin, yang telah dihapus lantaran dianggap merugikan Indonesia pada Perjanjian Renville.
Sayangnya kelengseran Amir justru membuatnya semakin memberontak. Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kebijakan tersebut dianggap merugikan bagi kalangan kiri karena akan merugikan kekuatan militer Indonesia. Musso yang baru saja datang dari Soviet mengajak FDR untuk bergabung bersama PKI.
Organisasi berpaham kiri ini pun akhirnya membentuk kekuatan bersama Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Mereka berusaha merebut kekuasaan lantaran tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat.
Inisiatif Musso pada rapat yang digelar di Yogyakarta mengumandangkan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet front persatuan. Muncul pula gagasan bergabung dengan Uni Soviet demi mengalahkan Belanda.
Baca juga : Kebangkitan PKI: Kenyataan atau Ilusi
Peristiwa ini bermula ketika Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (RERA) pada 27 Februari 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, terutama terhadap menggaji tenaga tentara militer pada saat itu.
Baca juga : Kisah Gubernur Suryo Berani Lawan Jepang dan Sekutu, Jadi Korban Kekejaman Pemberontak PKI Madiun
Kabinet tersebut menggantikan Kabinet Amir Sjarifuddin, yang telah dihapus lantaran dianggap merugikan Indonesia pada Perjanjian Renville.
Sayangnya kelengseran Amir justru membuatnya semakin memberontak. Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kebijakan tersebut dianggap merugikan bagi kalangan kiri karena akan merugikan kekuatan militer Indonesia. Musso yang baru saja datang dari Soviet mengajak FDR untuk bergabung bersama PKI.
Organisasi berpaham kiri ini pun akhirnya membentuk kekuatan bersama Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Mereka berusaha merebut kekuasaan lantaran tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat.
Inisiatif Musso pada rapat yang digelar di Yogyakarta mengumandangkan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet front persatuan. Muncul pula gagasan bergabung dengan Uni Soviet demi mengalahkan Belanda.
Baca juga : Kebangkitan PKI: Kenyataan atau Ilusi
Lihat Juga :
tulis komentar anda