Koalisi Masyarakat Sipil: Penempatan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil Ancam Demokrasi

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menilai, penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil merupakan ancaman terhadap demokrasi dan kemunduran dalam Reformasi TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari PBHI, Imparsial, KontraS, YLBHI, ICW, Elsam, Public Virtue Institute, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, Setara Institute, ICJR, Centra Initiative, LBH Malang, HRWG menyebut penempatan TNI dalam jabatan sipil sama dengan mengembalikan dwi fungsi ABRI atau TNI.

Seperti diketahui, Menteri Koodinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan agar dalam revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang akan dibahas di DPR mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil.



Menurut Luhut, undang-undang saat ini membatasi peran tentara di kementerian seperti, jabatan-jabatan di Kemenko Marves yang tidak bisa diisi oleh tentara. Hal itu diungkapkan Luhut saat Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat, 5 Agustus 2022.



”Usulan tersebut justru kontradiktif dengan upaya reformasi TNI, sebab melibatkan kembali TNI ke urusan sipil sama saja dengan mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru,” ujar peneliti Setara Institute Ichsan Yosarie, Jumat (12/8/2022).



Di masa lalu, TNI (dahulu ABRI) tidak hanya terlibat dalam urusan pertahanan, tetapi juga ikut campur dalam urusan sosial-politik. Alhasil, struktur pemerintahan sipil di pusat maupun di daerah serta di parlemen banyak diisi oleh militer aktif, yang tentu berpotensi memengaruhi profesionalitasnya dalam menjalan tugas utamanya sebagai alat negara bidang pertahanan.

”Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil merupakan bentuk pengingkaran terhadap agenda reformasi, sebab mencabut doktrin dwifungsi ABRI justru merupakan salah satu agenda penting dari agenda Reformasi 1998,” katanya.