BSKDN Kemendagri Matangkan Rancang Bangun Indeks TKPD
Kamis, 11 Agustus 2022 - 17:10 WIB
Sejalan dengan itu, Irfani Fitria dari Lembaga Kemitraan (Partnership) mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut.
Ia juga mengapresiasi rencana penerapan indeks TKPD yang menggunakan metode pengukuran komposit, yakni dengan memanfaatkan data yang dihasilkan dari berbagai indeks di kementerian dan lembaga.
"Melalui indeks ini (TKPD) kita bisa melakukan evaluasi, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan pemerintah daerah (pemda). Jika kita memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, maka kita bisa meng-improve beberapa kinerja perekonomian, pendapatan per kapita dan lain sebagainya," jelasnya
Di lain sisi, terkait pentingnya pembobotan aspek, variabel, dan indikator Indeks TKPD juga diamini oleh Kepala Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan Mohammad Noval.
Dalam sambutannya, ia mengungkapkan, pembobotan aspek, variabel, dan indikator tersebut merupakan tahapan yang perlu dicermati dalam penyusunan ITKPD.
"Melalui pembobotan ini, akan ditentukan besaran dari kontribusi masing-masing aspek variabel dan indikator terhadap kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan capaian tujuan pembangunan yang akan dicerminkan dari bobot angka yang kita berikan," tegasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam agenda tersebut Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, Sekretaris Inspektorat Jenderal diwakili oleh Abraham Tenlima, Direktur Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Alen Ermanita dan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Budi Setiawan.
Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, Kurniasih, sejumlah pejabat administrator serta fungsional BSKDN Kemendagri dan perwakilan dari Lembaga Kemitraan (Partnership).
Ia juga mengapresiasi rencana penerapan indeks TKPD yang menggunakan metode pengukuran komposit, yakni dengan memanfaatkan data yang dihasilkan dari berbagai indeks di kementerian dan lembaga.
"Melalui indeks ini (TKPD) kita bisa melakukan evaluasi, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan pemerintah daerah (pemda). Jika kita memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, maka kita bisa meng-improve beberapa kinerja perekonomian, pendapatan per kapita dan lain sebagainya," jelasnya
Di lain sisi, terkait pentingnya pembobotan aspek, variabel, dan indikator Indeks TKPD juga diamini oleh Kepala Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan Mohammad Noval.
Dalam sambutannya, ia mengungkapkan, pembobotan aspek, variabel, dan indikator tersebut merupakan tahapan yang perlu dicermati dalam penyusunan ITKPD.
"Melalui pembobotan ini, akan ditentukan besaran dari kontribusi masing-masing aspek variabel dan indikator terhadap kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan capaian tujuan pembangunan yang akan dicerminkan dari bobot angka yang kita berikan," tegasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam agenda tersebut Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, Sekretaris Inspektorat Jenderal diwakili oleh Abraham Tenlima, Direktur Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Alen Ermanita dan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Budi Setiawan.
Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, Kurniasih, sejumlah pejabat administrator serta fungsional BSKDN Kemendagri dan perwakilan dari Lembaga Kemitraan (Partnership).
(maf)
tulis komentar anda