Menteri Non Parpol Dinilai Lebih Berpotensi Kena Reshuffle
Senin, 29 Juni 2020 - 11:50 WIB
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Diketahui, dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju , Jokowi dibantu para menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dan juga profesional atau non parpol. Lantas siapa yang lebih berpotensi tergusur?
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, jika Jokowi berani mencopot menteri dari parpol dan mengurangi jatah menteri parpol tertentu, maka hal itu dipastikan akan menimbulkan kemarahan politik dan akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah pandemi Covid-19. (Baca juga: Demokrat Sebut Pemerintah Banyak Hadapi Masalah)
Karena itu, Ujang melihat potensi reshuffle itu lebih mungkin terjadi bagi menteri non parpol. "Kemungkinan besar bukan dari parpol lah yang akan di-reshuffle, tapi menteri-menteri non parpol lah yang kemungkinan besar akan terdepak," katanya, Senin (29/6/2020).
Lantas bagaimana dengan menteri dari parpol yang berkinerja buruk? Ujang mengatakan bahwa kemungkinan langkah yang dilakukan Jokowi adalah menggeser menteri tersebut ke kementerian lain, bukan mengurangi jatah menteri parpol.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, jika Jokowi berani mencopot menteri dari parpol dan mengurangi jatah menteri parpol tertentu, maka hal itu dipastikan akan menimbulkan kemarahan politik dan akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah pandemi Covid-19. (Baca juga: Demokrat Sebut Pemerintah Banyak Hadapi Masalah)
Karena itu, Ujang melihat potensi reshuffle itu lebih mungkin terjadi bagi menteri non parpol. "Kemungkinan besar bukan dari parpol lah yang akan di-reshuffle, tapi menteri-menteri non parpol lah yang kemungkinan besar akan terdepak," katanya, Senin (29/6/2020).
Lantas bagaimana dengan menteri dari parpol yang berkinerja buruk? Ujang mengatakan bahwa kemungkinan langkah yang dilakukan Jokowi adalah menggeser menteri tersebut ke kementerian lain, bukan mengurangi jatah menteri parpol.
Lihat Juga :