Menteri Non Parpol Dinilai Lebih Berpotensi Kena Reshuffle
Senin, 29 Juni 2020 - 11:50 WIB
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Diketahui, dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju , Jokowi dibantu para menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dan juga profesional atau non parpol. Lantas siapa yang lebih berpotensi tergusur?
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, jika Jokowi berani mencopot menteri dari parpol dan mengurangi jatah menteri parpol tertentu, maka hal itu dipastikan akan menimbulkan kemarahan politik dan akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah pandemi Covid-19. (Baca juga: Demokrat Sebut Pemerintah Banyak Hadapi Masalah)
Karena itu, Ujang melihat potensi reshuffle itu lebih mungkin terjadi bagi menteri non parpol. "Kemungkinan besar bukan dari parpol lah yang akan di-reshuffle, tapi menteri-menteri non parpol lah yang kemungkinan besar akan terdepak," katanya, Senin (29/6/2020).
Lantas bagaimana dengan menteri dari parpol yang berkinerja buruk? Ujang mengatakan bahwa kemungkinan langkah yang dilakukan Jokowi adalah menggeser menteri tersebut ke kementerian lain, bukan mengurangi jatah menteri parpol.
Skenario kedua adalah Jokowi meminta kepada ketua umum parpol untuk mengganti nama menteri bersangkutan dengan nama baru yang lebih berkualitas dengan pos kementerian yang sama.
"Nanti kalau ketum parpol mempertahankan nama lama yang berkinerja jelek, pasti solusinya hanya akan digeser. Tapi kalau Jokowi meminta nama baru dan parpolnya mau, pasti akan muncul nama-nama baru itu. Artinya dua skenario itu," katanya.
Jika ada perombakan nama menteri dari parpol dengan tidak mengurangi jatah parpol, menurut Ujang, konflik hanya akan terjadi di internal parpol itu sendiri dan tidak menjadi keriuhan di publik. Sebab, saingannya adalah dari internal parpol. "Karena itu, menteri dari parpol pasti akan berusaha mempertahankan dirinya di parpol itu karena banyak juga kader partai yang ingin menjadi menteri. Menteri-menteri di internal parpol pasti akan melobi pimpinan parpolnya," katanya.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, jika Jokowi berani mencopot menteri dari parpol dan mengurangi jatah menteri parpol tertentu, maka hal itu dipastikan akan menimbulkan kemarahan politik dan akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah pandemi Covid-19. (Baca juga: Demokrat Sebut Pemerintah Banyak Hadapi Masalah)
Karena itu, Ujang melihat potensi reshuffle itu lebih mungkin terjadi bagi menteri non parpol. "Kemungkinan besar bukan dari parpol lah yang akan di-reshuffle, tapi menteri-menteri non parpol lah yang kemungkinan besar akan terdepak," katanya, Senin (29/6/2020).
Lantas bagaimana dengan menteri dari parpol yang berkinerja buruk? Ujang mengatakan bahwa kemungkinan langkah yang dilakukan Jokowi adalah menggeser menteri tersebut ke kementerian lain, bukan mengurangi jatah menteri parpol.
Skenario kedua adalah Jokowi meminta kepada ketua umum parpol untuk mengganti nama menteri bersangkutan dengan nama baru yang lebih berkualitas dengan pos kementerian yang sama.
"Nanti kalau ketum parpol mempertahankan nama lama yang berkinerja jelek, pasti solusinya hanya akan digeser. Tapi kalau Jokowi meminta nama baru dan parpolnya mau, pasti akan muncul nama-nama baru itu. Artinya dua skenario itu," katanya.
Jika ada perombakan nama menteri dari parpol dengan tidak mengurangi jatah parpol, menurut Ujang, konflik hanya akan terjadi di internal parpol itu sendiri dan tidak menjadi keriuhan di publik. Sebab, saingannya adalah dari internal parpol. "Karena itu, menteri dari parpol pasti akan berusaha mempertahankan dirinya di parpol itu karena banyak juga kader partai yang ingin menjadi menteri. Menteri-menteri di internal parpol pasti akan melobi pimpinan parpolnya," katanya.
(nbs)
tulis komentar anda