DJKI Berhasil Sukseskan Program Unggulan 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 - 09:07 WIB
Program selanjutnya yaitu Webinar IP Talk. Di mana program ini merupakan program unggulan dengan format talkshow dan diskusi mengenai KI yang telah dilaksanakan sejumlah 7 kegiatan dan diikuti lebih dari 5.933 peserta daring.
Melalui program bertajuk “Yasonna Mendengar”, DJKI berupaya aktif mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat, komunitas pelaku ekonomi kreatif, UMKM secara langsung serta memberikan solusi. Program ini telah berjalan di 2 (dua) kota yaitu Medan dan Solo serta diikuti sebanyak 2.664 peserta baik luring maupun daring.
DJKI melakukan percepatan layanan melalui pemanfaatan teknologi diawali dengan peluncuran POP HC yaitu Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta pada tanggal 6 Januari 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM.
POP HC mampu memangkas waktu pencatatan ciptaan dari 1 hari menjadi kurang dari 10 menit dan memberikan stimulus peningkatan angka permohonan pencatatan ciptaan di tahun 2022.
Terbukti, pada tahun 2020 DJKI mencatat permohonan hak cipta masuk sebesar 58.082. Di tahun 2021, meningkat sebanyak 83.078 permohonan. Di tahun 2022 berjalan, terhimpun 47.956 permohonan yang diprediksi akan meningkat di akhir tahun.
Adapun program unggulan DJKI lainnya adalah pelucuran platform Intellectual Property Marketplace (IP Marketplace). Platform ini sebagai upaya pemerintah dalam membantu mengkomersialisasikan produk KI dengan mempertemukan para pemilik KI dan pembeli ataupun calon inventor secara langsung.
Kemudian, Wakil Menteri Hukum dan HAM juga telah mengukuhkan sebanyak 346 Guru KI (RuKI) hari ini untuk diterjunkan ke 170 sekolah agar siswa-siswi mendapatkan pendidikan KI sejak dini melalui kegiatan DJKI Mengajar.
Selanjutnya, DJKI juga memiliki program unggulan yang dapat membantu meringankan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan potongan tarif permohonan KI melalui program Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berkeadilan. Saat ini program tersebut telah sampai pada proses pengkajian pra-kebijakan oleh Balitbang Hukum dan HAM.
Wamenkumham Eddy berharap seluruh program unggulan DJKI yang sudah dicanangkan dapat menjadi parameter untuk menuju kantor KI berkelas dunia. “Dalam kesempatan Rakernis ini, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membahas bagaimana program-program KI ke depannya sehingga akan terus berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pembenahan Internal DJKI
Melalui program bertajuk “Yasonna Mendengar”, DJKI berupaya aktif mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat, komunitas pelaku ekonomi kreatif, UMKM secara langsung serta memberikan solusi. Program ini telah berjalan di 2 (dua) kota yaitu Medan dan Solo serta diikuti sebanyak 2.664 peserta baik luring maupun daring.
DJKI melakukan percepatan layanan melalui pemanfaatan teknologi diawali dengan peluncuran POP HC yaitu Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta pada tanggal 6 Januari 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM.
POP HC mampu memangkas waktu pencatatan ciptaan dari 1 hari menjadi kurang dari 10 menit dan memberikan stimulus peningkatan angka permohonan pencatatan ciptaan di tahun 2022.
Terbukti, pada tahun 2020 DJKI mencatat permohonan hak cipta masuk sebesar 58.082. Di tahun 2021, meningkat sebanyak 83.078 permohonan. Di tahun 2022 berjalan, terhimpun 47.956 permohonan yang diprediksi akan meningkat di akhir tahun.
Adapun program unggulan DJKI lainnya adalah pelucuran platform Intellectual Property Marketplace (IP Marketplace). Platform ini sebagai upaya pemerintah dalam membantu mengkomersialisasikan produk KI dengan mempertemukan para pemilik KI dan pembeli ataupun calon inventor secara langsung.
Kemudian, Wakil Menteri Hukum dan HAM juga telah mengukuhkan sebanyak 346 Guru KI (RuKI) hari ini untuk diterjunkan ke 170 sekolah agar siswa-siswi mendapatkan pendidikan KI sejak dini melalui kegiatan DJKI Mengajar.
Selanjutnya, DJKI juga memiliki program unggulan yang dapat membantu meringankan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan potongan tarif permohonan KI melalui program Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berkeadilan. Saat ini program tersebut telah sampai pada proses pengkajian pra-kebijakan oleh Balitbang Hukum dan HAM.
Wamenkumham Eddy berharap seluruh program unggulan DJKI yang sudah dicanangkan dapat menjadi parameter untuk menuju kantor KI berkelas dunia. “Dalam kesempatan Rakernis ini, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membahas bagaimana program-program KI ke depannya sehingga akan terus berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pembenahan Internal DJKI
tulis komentar anda