Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Kasus Brigadir J Momentum untuk Reformasi Polri
Kamis, 28 Juli 2022 - 16:21 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berharap kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J momentum reformasi di tubuh Polri. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berharap kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bisa diselesaikan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi penegasan kembali akan reformasi di tubuh Polri .
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI), Imparsial dan Human Rights Working Group (HRWG) Kontras, ICW, YLBHI, ICJR, Setara Institute, Elsam, Public Virtue, Centra Initiative, LBH Pers, LBH Masyarakat dan Walhi menilai terkait dengan Kematian Brigadir J yang menjadi sorotan publik beberapa hari belakangan ini tentu perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan organisasi Polri untuk menyelesaikannya.
”Proses hukum terhadap kasus ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel serta menjadi penegaskan kembali akan reformasi Polri,"pinta Direktur PBHI Julius Ibrani, Kamis (28/7/2022).
Baca juga: Sampel Autopsi Ulang Brigadir J Tak Dijaga Polisi, Ini Alasannya
Reformasi, lanjut Julius Ibrani mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi kepolisian sebagai bagian dari institusi penegakkan hukum perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara professional, akuntabel dan transparan.
Baca juga: Istri Ferdy Sambo dan Bharada E Belum Penuhi Panggilan LPSK, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI), Imparsial dan Human Rights Working Group (HRWG) Kontras, ICW, YLBHI, ICJR, Setara Institute, Elsam, Public Virtue, Centra Initiative, LBH Pers, LBH Masyarakat dan Walhi menilai terkait dengan Kematian Brigadir J yang menjadi sorotan publik beberapa hari belakangan ini tentu perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan organisasi Polri untuk menyelesaikannya.
”Proses hukum terhadap kasus ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel serta menjadi penegaskan kembali akan reformasi Polri,"pinta Direktur PBHI Julius Ibrani, Kamis (28/7/2022).
Baca juga: Sampel Autopsi Ulang Brigadir J Tak Dijaga Polisi, Ini Alasannya
Reformasi, lanjut Julius Ibrani mensyaratkan perlunya penghormatan pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam kerangka reformasi sektor keamanan tersebut, institusi kepolisian sebagai bagian dari institusi penegakkan hukum perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara professional, akuntabel dan transparan.
Baca juga: Istri Ferdy Sambo dan Bharada E Belum Penuhi Panggilan LPSK, Ini Alasannya
Lihat Juga :