Ingin Teruskan Legacy Jokowi, KIB Perlu Perjelas Program yang Dilanjutkan

JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, PAN dan PPP berkomitmen untuk melanjutkan legacy atau warisan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) . Bagi KIB, ada pekerjaan dan visi Jokowi yang perlu dilanjutkan.

Terkait hal ini, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan KIB patutnya memperjelas pernyataan tersebut. Pemerintahan Jokowi saat ini masih mempunyai beberapa program yang belum kelar seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan pembangunan infrastruktur. Baca juga: Sepanjang Tak Ada Syarat Khusus, KIB Terbuka bagi Partai Lainnya

"Jadi harus dicek dulu apa yang dimaksudkan dengan melanjutkan warisan. Apakah yang dimaksudkan adalah the whole story, keseluruhan dari kebijakannya Jokowi, mulai Nawacita sampai 5 visi besar itu? Jadi kita enggak tahu," ujar perempuan yang akrab disapa Wiwiek ini saat dihubungi, Sabtu (16/7/2022).



Menurut Wiwiek, Pemerintahan Jokowi periode pertama mempunyai 9 program prioritas dalam Nawacita. Sedangkan pada pemerintahan periode kedua, Jokowi mengetengahkan 5 visi yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Dari semua visi dan program tersebut, Wiwiek pun mempertanyakan warisan yang akan dilanjutkan oleh KIB. "Pertama itu Nawacita. Yang terakhir ini periode kedua itu hanya 5 visi besar, membangun infrastruktur, SDM, investasi, tentang APBN dan formasi birokrasi. Atau hanya secara umum?" tukasnya.

Menurut dia, meskipun banyak warisan Jokowi yang bagus dan patut dilanjutkan tapi ada juga peninggalan Pemerintahan Jokowi yang kurang elok yakni polarisasi masyarakat yang muncul sejak Pilpres 2019.

"Contoh legacy buruknya adalah konflik di tengah masyarakat, terjadi pembelahan. Apa itu legacy? Apakah itu yang dimaksudkan? Karena tidak bisa dituntaskan oleh Jokowi. Sampai saat ini tidak ada greget, gregetnya cuma IKN, infrastruktur," ungkapnya.

Untuk itu, Siti Zuhro menekankan pentingnya KIB untuk memperjelas program yang akan dilanjutkan dari Pemerintahan Jokowi. Menurutnya, publik pada era ini sudah mengedepankan rasionalitas, dibanding hanya menerima program yang masih samar-samar.

"Kita sudah say good bye dengan era analog, era yang cuma dicekokin saja. Itu era dulu. Saat ini enggak bisa lagi hal-hal yang seperti diberlakukan," tandasnya.

Apalagi, Wiwiek menambahkan pada Pemilu 2024 ini mayoritas adalah pemilih berusia muda. Para pemilih itu tentu akan mengedepankan rasionalitas.

"Orang-orang muda berusia 45 ke bawah, usia 17 tahun pemilih pemula sampai 45 itu mendominasi nanti, mayoritas. Masak diberikan suguhan-suguhan yang tidak rasional," pungkasnya.