Menteri PPPA: Dalih Tradisi Budaya Jangan Dipakai untuk Kedok Pelecehan
Jum'at, 26 Juni 2020 - 16:46 WIB
Dia menyebut kasus di Sumba sebagai praktik kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak. Menurut dia, alasan tradisi budaya jangan sampai dipakai menjadi kedok untuk melecehkan perempuan dan anak.
Berdasarkan keterangan yang diperolehnya, para aktivis perempuan di Sumba sudah memiliki data praktik kawin tangkap. Lantaran itu, dirinya memohon agar pihak aparat kepolisian di Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat dapat menindaklanjuti setiap laporan kasus kawin tangkap.
Bintang juga bercerita telah melakukan komitmen dengan Polda Metro Jaya untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Ia ingin adanya sinergi bersama bagi kepentingan terbaik perempuan dan anak di Indonesia.
“Kami berharap sinergi bersama dengan jajaran kepolisian di Sumba, kementerian, lembaga terkait, serta lembaga swadaya masyarakat setempat, dapat menjadi kekuatan bersama supaya praktik kawin tangkap yang merugikan ini tidak lagi terjadi, dan praktik serupa tidak terjadi di daerah lainnya,” tekannya.(Baca juga: Update Corona: Kasus Positif Bertambah 1.240 Menjadi 51.427 Orang )
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani juga berpendapat senada. Dia menilai kawin tangkap tidak ada hubungannya dengan budaya. Sebab, sebuah budaya pasti memiliki nilai dan unsur kemanusiaan.
Berdasarkan keterangan yang diperolehnya, para aktivis perempuan di Sumba sudah memiliki data praktik kawin tangkap. Lantaran itu, dirinya memohon agar pihak aparat kepolisian di Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat dapat menindaklanjuti setiap laporan kasus kawin tangkap.
Bintang juga bercerita telah melakukan komitmen dengan Polda Metro Jaya untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Ia ingin adanya sinergi bersama bagi kepentingan terbaik perempuan dan anak di Indonesia.
“Kami berharap sinergi bersama dengan jajaran kepolisian di Sumba, kementerian, lembaga terkait, serta lembaga swadaya masyarakat setempat, dapat menjadi kekuatan bersama supaya praktik kawin tangkap yang merugikan ini tidak lagi terjadi, dan praktik serupa tidak terjadi di daerah lainnya,” tekannya.(Baca juga: Update Corona: Kasus Positif Bertambah 1.240 Menjadi 51.427 Orang )
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani juga berpendapat senada. Dia menilai kawin tangkap tidak ada hubungannya dengan budaya. Sebab, sebuah budaya pasti memiliki nilai dan unsur kemanusiaan.
Lihat Juga :