Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perbarui Data Penerima Bansos

Terlebih, Wakil Ketua Umum PAN ini mendengar masih banyak masyarakat yang berhak tapi belum menerima. Ada kemungkinan mereka belum terdata karena, selama ini mereka mampu menghidupi keluarganya kemudian menjadi miskin akibat pandemi ini.

Untuk itu, dia meminta agar masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan ini agar aktif melapor ke RT/RW setempat dan jangan lagi mengkaitkan dukungan politik masyarakat dengan bansos ini. Karena ini menyangkut kelangsungan hidup rakyat.

“Kita mesti bersatu padu dituntut keikhhlasan, keterbukaan, tranparan, hilangkan dulu kepentingan politik ini masalah bangsa, masalah dunia sekarang,” pintanya.

Karena itu, dia menegaskan Komisi VIII DPR siap menjadi pusat aduan masyarakat terkait bansos ini, tentu saja bekerja sama dengan media untuk mengawasi bansos ini agar tepat sasaran dan masyarakat yang berhak pun mendapatkan secara merata.

“Jadi kalau ada masyarakat ini yang berhak terima justru tidak menerima, saya kira media dan kami sebagai anggota DPR siap fasilitasi itu karena bagaimanapun itu tanggung jawab, sekali lagi kami minta pemerintah tidak kaku dengan data yang ada,” tandasnya. kiswondari