Pasal Penghinaan Kepala Negara Dipertahankan di RKUHP, Boleh Anjurkan Presiden Diganti

“Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada presiden dan wapres arau menganjurkan penggantian presiden dengan cara yang konstitusional,” ungkapnya,

Namun, lanjut Eddy, kritik yang dilakukan tidak boleh dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat, juga menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden.

“Dan selanjutnya kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat martabat dan atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden,” tandasnya.