Ini Instruksi Jokowi untuk Penanganan Covid-19 di Jawa Timur
Kamis, 25 Juni 2020 - 15:14 WIB
Selanjut terkait penentuan sektor-sektor aktivitas yang dapat dibuka kembali harus dilakukan secara bertahap dan disiapkan secara matang. Jokowi menekankan bahwa harus diutamakan sektor dengan risiko penularan rendah yang didahulukan dibanding sektor-sektor lainnya.
“Sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja dinomorduakan. Dan sektor yang memiliki sektor tinggi dinomor-tigakan, atau dinomor-empatkan atau dinomor-limakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agar kebijakan penanganan pandemi maupun adaptasi kebiasaan baru harus diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar juga harus dijadikan pertimbangan tersendiri.
(Baca: Dampak Covid-19, Din Syamsuddin: Akan Ada 12 Juta Pengangguran Baru)
"Jangan kita membuat kebijakan tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemiologi, pakar perguruan tinggi, dan lainnya," katanya.
Terakhir, dia meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan sejumlah rencana cadangan yang dapat dieksekusi sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Hal ini mengingat persoalan Covid-19 begitu dinamis.
"Kita perlu terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalkulasi, hitung, dan antisipasi semuanya baik yang namanya rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, tempat tidur, tempat tidur isolasi, baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rujukan," tandasnya. Dita angga
“Sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja dinomorduakan. Dan sektor yang memiliki sektor tinggi dinomor-tigakan, atau dinomor-empatkan atau dinomor-limakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agar kebijakan penanganan pandemi maupun adaptasi kebiasaan baru harus diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar juga harus dijadikan pertimbangan tersendiri.
(Baca: Dampak Covid-19, Din Syamsuddin: Akan Ada 12 Juta Pengangguran Baru)
"Jangan kita membuat kebijakan tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemiologi, pakar perguruan tinggi, dan lainnya," katanya.
Terakhir, dia meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan sejumlah rencana cadangan yang dapat dieksekusi sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Hal ini mengingat persoalan Covid-19 begitu dinamis.
"Kita perlu terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalkulasi, hitung, dan antisipasi semuanya baik yang namanya rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, tempat tidur, tempat tidur isolasi, baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rujukan," tandasnya. Dita angga
(muh)
tulis komentar anda