Ini Instruksi Jokowi untuk Penanganan Covid-19 di Jawa Timur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan penanganan Covid-19 saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur. Seperti diketahui saat ini kasus positif Covid-19 di Provinsi Jawa Timur tertinggi di Indonesia.

Instruksi pertama adalah mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.

"Saya kira sudah dilakukan. Ini agar diteruskan dengan jumlah yang lebih banyak," katanya melalui siaran persnya, Kamis (25/6/2020).

(Baca: Jokowi Klaim Selalu Pakai Data Sains untuk Kebijakan Penanganan Covid-19)

Jokowi meminta agar sosialisasi mengenai protokol kesehatan untuk melibatkan elemen masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Terutama berkaitan dengan sosialisasi mengenakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak aman. Hal ini dia tekankan karena mendapati informasi banyaknya masyarakat Jawa Timur belum banyak yang menggunakan masker.

"Tadi disampaikan oleh Gugus Tugas bahwa masih 70 persen yang enggak pakai masker. Ini angka yang besar sekali. Oleh sebab itu hari ini saya minta kepada Gugus Tugas Nasional dan Menteri Kesehatan untuk kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, Jawa Timur," ungkapnya.

Selain itu dia kembali mengingatkan soal prakondisi terhadap suatu kebijakan adaptasi kebiasaan baru yang akan ditempuh. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif.

"Saya minta tahapan-tahapannya diprakondisikan terlebih dahulu. Jangan langsung dibuka tanpa sebuah prakondisi yang baik. Kemudian cari timing yang betul-betul pas. Ditentukan kabupaten mana dulu, kota mana dulu," tuturnya.

(Baca: Jokowi Minta Pemprov Jatim Turunkan Kasus Covid-19 dalam 2 Minggu)

Selanjut terkait penentuan sektor-sektor aktivitas yang dapat dibuka kembali harus dilakukan secara bertahap dan disiapkan secara matang. Jokowi menekankan bahwa harus diutamakan sektor dengan risiko penularan rendah yang didahulukan dibanding sektor-sektor lainnya.

“Sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja dinomorduakan. Dan sektor yang memiliki sektor tinggi dinomor-tigakan, atau dinomor-empatkan atau dinomor-limakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agar kebijakan penanganan pandemi maupun adaptasi kebiasaan baru harus diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar juga harus dijadikan pertimbangan tersendiri.

(Baca: Dampak Covid-19, Din Syamsuddin: Akan Ada 12 Juta Pengangguran Baru)

"Jangan kita membuat kebijakan tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemiologi, pakar perguruan tinggi, dan lainnya," katanya.

Terakhir, dia meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan sejumlah rencana cadangan yang dapat dieksekusi sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Hal ini mengingat persoalan Covid-19 begitu dinamis.

"Kita perlu terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalkulasi, hitung, dan antisipasi semuanya baik yang namanya rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, tempat tidur, tempat tidur isolasi, baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rujukan," tandasnya. Dita angga