Mendagri Kembali Minta Daerah Segera Cairkan Anggaran Pilkada
Rabu, 24 Juni 2020 - 19:00 WIB
Mendagri Tito Karnaviasn kembali meminta daerah untuk segera mencairkan sisa anggaran hibah pilkada yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali meminta daerah untuk segera mencairkan sisa anggaran hibah pilkada yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Hal ini disampaikan Tito dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak lewat video conference yang dihadiri seluruh kepala daerah peserta pilkada serentak 2020. "Saya memohon kepada rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, yang sudah dijanjikan untuk dihibahkan dalam naskah perjanjian ini dicairkan juga kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran. Dengan begitu mereka bisa menggulirkan kegiatannya," katanya dalam rilisnya, Rabu (24/6/2020). (Baca juga: Pagu Cuma Rp3,2 T, Tito Minta Jatah Anggaran 2021 Ditambah Rp1,27 Triliun)
Dia mengatakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid ini mengharuskan penyelenggara menerapkan protokol kesehatan. Dimana penyelenggara telah memberikan daftar barang yang dibutuhkan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan. Namun hal ini membutuhkan dukungan anggaran. "Mereka harus menggunakan APD, thermometer dan lain-lain. Sehingga total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat-alat perlindungan dari Covid baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemilih nantinya butuh anggaran,” tuturnya. (Baca juga: Mendagri Berharap Calon Kepala Daerah Tonjolkan Gagasan Tangani Covid-19)
Dia juga mengingatkan per hari ini penyelenggara sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual calon perseorangan. Pada tahapan ini para penyelenggara akan bergerak dari rumah ke rumah. “Per hari ini sudah dimulai verifikasi calon perseorangan, dan tanggal 15 Juli tidak boleh tidak mereka harus betul-betul diberikan alat perlindungan. Karena tanggal 15 Juli itu kegiatannya lebih massif, pemutakhiran data pemilih door to door. Kalau yang perorangan ini petugas KPUD dan Bawaslu tidak menyentuh semua pemilih hanya untuk calon pemilih yang mendukung perorangan. Dan tidak semua daerah ada calon perorangan,” paparnya.
Tito menyebut total anggaran yang diajukan kepada pemerintah baik oleh KPU maupun Bawaslu kurang lebih Rp5 triliun. Dimana KPU mengajukan anggaran tambahan Rp4,7 triliun. ”Kemudian Bawaslu lebih Rp400 miliaran. Sementara DKPP yang tadinya Rp147 miliar malah meminta dikurangi,” ucapnya.
Hal ini disampaikan Tito dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak lewat video conference yang dihadiri seluruh kepala daerah peserta pilkada serentak 2020. "Saya memohon kepada rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, yang sudah dijanjikan untuk dihibahkan dalam naskah perjanjian ini dicairkan juga kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran. Dengan begitu mereka bisa menggulirkan kegiatannya," katanya dalam rilisnya, Rabu (24/6/2020). (Baca juga: Pagu Cuma Rp3,2 T, Tito Minta Jatah Anggaran 2021 Ditambah Rp1,27 Triliun)
Dia mengatakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid ini mengharuskan penyelenggara menerapkan protokol kesehatan. Dimana penyelenggara telah memberikan daftar barang yang dibutuhkan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan. Namun hal ini membutuhkan dukungan anggaran. "Mereka harus menggunakan APD, thermometer dan lain-lain. Sehingga total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat-alat perlindungan dari Covid baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemilih nantinya butuh anggaran,” tuturnya. (Baca juga: Mendagri Berharap Calon Kepala Daerah Tonjolkan Gagasan Tangani Covid-19)
Dia juga mengingatkan per hari ini penyelenggara sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual calon perseorangan. Pada tahapan ini para penyelenggara akan bergerak dari rumah ke rumah. “Per hari ini sudah dimulai verifikasi calon perseorangan, dan tanggal 15 Juli tidak boleh tidak mereka harus betul-betul diberikan alat perlindungan. Karena tanggal 15 Juli itu kegiatannya lebih massif, pemutakhiran data pemilih door to door. Kalau yang perorangan ini petugas KPUD dan Bawaslu tidak menyentuh semua pemilih hanya untuk calon pemilih yang mendukung perorangan. Dan tidak semua daerah ada calon perorangan,” paparnya.
Tito menyebut total anggaran yang diajukan kepada pemerintah baik oleh KPU maupun Bawaslu kurang lebih Rp5 triliun. Dimana KPU mengajukan anggaran tambahan Rp4,7 triliun. ”Kemudian Bawaslu lebih Rp400 miliaran. Sementara DKPP yang tadinya Rp147 miliar malah meminta dikurangi,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda