Bawaslu: Kami Tidak Ingin Ada Klaster Baru COVID-19 di Pilkada
Selasa, 23 Juni 2020 - 17:40 WIB
Namun, semua itu disusun sebelum ada pandemi COVID-19. Tentu saja, belum memauskan komponen untuk peralatan protokol kesehatan terutama alat pelindung diri (APD).
“Maka butuh anggaran tambahan. Kami sudah koordinasi dengan Kemendagri. Ada kabupaten dan kota yang tidak bisa (menambah). Ini harus ada back up dari APBN karena tanggal 24 (Juni 2020) sudah harus bekerja,” tuturnya.
Terakhir, pria asal Pekalongan itu menegaskan pentingnya penerapan protokol COVID-19 secara ketat. Ini bukan hanya untuk penyelenggara, tapi juga masyarakat. Apalagi ada beberapa tahapan, seperti verifikasi faktual untuk syarat dukungan calon perseorangan, ada kontak dengan masyarakat. (Baca Juga: Anggaran Covid-19 Terus Berubah, Rapid Test Harus Bayar)
“Penting komitmen bersama untuk disiplin mematuhi protokol COVID-19. Kami tidak berharap ada klaster baru dalam pilkada,” pungkasnya.
“Maka butuh anggaran tambahan. Kami sudah koordinasi dengan Kemendagri. Ada kabupaten dan kota yang tidak bisa (menambah). Ini harus ada back up dari APBN karena tanggal 24 (Juni 2020) sudah harus bekerja,” tuturnya.
Terakhir, pria asal Pekalongan itu menegaskan pentingnya penerapan protokol COVID-19 secara ketat. Ini bukan hanya untuk penyelenggara, tapi juga masyarakat. Apalagi ada beberapa tahapan, seperti verifikasi faktual untuk syarat dukungan calon perseorangan, ada kontak dengan masyarakat. (Baca Juga: Anggaran Covid-19 Terus Berubah, Rapid Test Harus Bayar)
“Penting komitmen bersama untuk disiplin mematuhi protokol COVID-19. Kami tidak berharap ada klaster baru dalam pilkada,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda