Zero Emission di 2060, Pemanasan Global Jadi Tanggung Jawab Bersama

"Kebijakan presiden untuk hilirisasi energi adalah kebijakan yang jitu. Sehingga ke depan kita tidak lagi menjual mentah tapi diolah dalam negeri untuk menjamin transisi energi dan berkontribusi pada dunia," jelasnya.

Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA BAPPENAS, Arifin Rudiyanto mengupas cita-cita mencapai zero emission terus diupayakan dantaranya melalui perencanaan dan pembangunan rendah karbon, penanganan limbah dan pengembangan ekonomi hijau.

Menurut dia, Indonesia sampai hari ini masih bergantung kepada fosil sebagai energi utama. Padahal kedepannya kebutuhan akan semakin meningkat sehingga perlu perencanaan yang terampil agar semakin efisien.

"Bappenas terus melakukan skenario-skenario guna mencapai net zero emission di tahun 2060. Kita menghadapi tantangan seperti besarnya investasi yang dibutuhkan, hingga adanya risiko dan kebutuhan akan transfer teknologi," kata dia.

Kemudian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menuturkan energi merupakan aset dan isu strategis dunia. Kondisi itu membutuhkan jaminan ketersediaan distribusi dan harga yang terjangkau dari sumber energi.

Karena menurut dia saat ini animo masyarakat dalam menggunakan energi semakin tinggi sehingga permintaan melonjak. Menurut Edy saat ini ketergantungan yang sangat besar terhadap sumber daya energi konvensional fosil seperti batubara, gas bumi dan minyak bumi.

"Kita masih berhadapan dengan problem peningkatan kebutuhan energi meningkat dari peningkatan jumlah penduduk dan tuntutan atas standar hidup yang lebih baik. Masa Depan energi kita bisa dimanfaatkan dengan beriringan dengan pembangunan ekonomi melalui green energy," ungkap Eddy.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Elia Massa Manik menawarkan optimisme dalam melihat permasalahan tersebut. Dia tidak ingin negara yang dulu bisa mengekspor minyak justru hari ini produksinya terus turun bahkan harus membeli dari negara lain untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurut dia juga dibutuhkan pendekatan personal dan terpadu terutama tidak hanya memberikan tanggungjawab kepada Kementerian ESDM semata karena menurut dia dibutuhkan kebijakan fiskal dan diperlukan desain price policy yang baik dalam mendukung transformasi energi terbarukan.

"Diperlukan roadmap dan kebijakan yang jelas dan berkesinambungan. Saya mengusulkan paling tidak ini 15 sampai 20 tahun ini baru bisa. Jadi jangan setiap ganti pemimpin kita ganti kebijakan," demikian Elia.