Biaya Haji Mendadak Naik, DPR Desak Arab Saudi Libatkan Negara Pengirim Jamaah
Jum'at, 03 Juni 2022 - 13:22 WIB
Komisi VIII DPR mengusulkan agar pemerintah Arab Saudi melibatkan Indonesia atau setidaknya negara-negara pengirim jamaah haji dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji. Foto/Reuters
JAKARTA - Komisi VIII DPR mengusulkan agar pemerintah Arab Saudi melibatkan Indonesia atau setidaknya negara-negara pengirim jamaah haji dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji . Usul Komisi VIII DPR itu merespons kenaikan biaya penyelenggaraan haji yang diputuskan Arab Saudi secara mendadak atau H-5 dari keberangkatan jamaah haji kloter pertama.
"Kalau saya mengusulkan harus, kalau oke tidak bisa umpamanya ayo beberapa negara yang menjadi pelopor, supaya Saudi itu memberi ruang bagi negara-negara pengirim jamaah haji untuk diikutsertakan, paling tidak tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, tetapi proses pun diikutkan, sehingga segala sesuatu yang muncul pembiayaan, negara-negara pengirim akan paham itu," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Jumat (3/6/2022)
Politikus PKB ini mengakui saat ini pihak Arab Saudi menyampaikan bahwa itu merupakan negaranya, sehingga terkait penyelenggaraan haji ini menjadi otoritas dari pemerintahan Arab Saudi. Tetapi perlu diingat juga bahwa haji merupakan ibadah untuk umat Islam secara keseluruhan.
Baca juga: Partai Perindo Kritisi Penambahan Biaya Operasional Haji Rp1,5 Triliun
Sehingga, kata dia, ada proses kompromi dari berbagai biaya yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak ujug-ujug ada penambahan biaya mencapai sekitar SAR 4.300 per jamaah. "Nah, ketika itu harus ada kesinambungan antara hak melaksanakan ibadah dan biaya yang muncul yang harus ada kompromi dan tidak tiba-tiba langsung Masyair dan ditambah SAR 4.300 itu luar biasa," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendorong Pemerintah Indonesia menyampaikan surat keberatan kepada Pemerintah Arab Saudi atas kenaikan sepihak yang diumumkan jelang pemberangkatan jamaah haji. Dia menilai kenaikan itu tidak wajar.
"Kalau saya mengusulkan harus, kalau oke tidak bisa umpamanya ayo beberapa negara yang menjadi pelopor, supaya Saudi itu memberi ruang bagi negara-negara pengirim jamaah haji untuk diikutsertakan, paling tidak tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, tetapi proses pun diikutkan, sehingga segala sesuatu yang muncul pembiayaan, negara-negara pengirim akan paham itu," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Jumat (3/6/2022)
Politikus PKB ini mengakui saat ini pihak Arab Saudi menyampaikan bahwa itu merupakan negaranya, sehingga terkait penyelenggaraan haji ini menjadi otoritas dari pemerintahan Arab Saudi. Tetapi perlu diingat juga bahwa haji merupakan ibadah untuk umat Islam secara keseluruhan.
Baca juga: Partai Perindo Kritisi Penambahan Biaya Operasional Haji Rp1,5 Triliun
Sehingga, kata dia, ada proses kompromi dari berbagai biaya yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak ujug-ujug ada penambahan biaya mencapai sekitar SAR 4.300 per jamaah. "Nah, ketika itu harus ada kesinambungan antara hak melaksanakan ibadah dan biaya yang muncul yang harus ada kompromi dan tidak tiba-tiba langsung Masyair dan ditambah SAR 4.300 itu luar biasa," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendorong Pemerintah Indonesia menyampaikan surat keberatan kepada Pemerintah Arab Saudi atas kenaikan sepihak yang diumumkan jelang pemberangkatan jamaah haji. Dia menilai kenaikan itu tidak wajar.
Lihat Juga :