Partai Perindo Kritisi Penambahan Biaya Operasional Haji Rp1,5 Triliun
Kamis, 02 Juni 2022 - 20:33 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengkritisi penambahan biaya operasional haji di Arab Saudi sebesar Rp1,5 triliun. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengkritisi penambahan biaya operasional haji di Arab Saudi sebesar Rp1,5 triliun. Menurutnya, hal ini menunjukkan perencanaan penyelenggaraan haji belum profesional, kurang cermat, dan kurang antisipatif.
"Kita menyayangkan kebijakan penambahan biaya operasional tersebut di tengah kegiatan haji yang tinggal beberapa hari lagi dilakukan pemberangkatan kloter pertama haji pada 4 Juni mendatang," kata Khaliq dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6/2022).
Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penyelenggaraan haji belum profesional, kurang cermat, dan kurang antisipatif. Semestinya pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan pemegang otoritas Haji Arab Saudi sebelum menetapkan anggaran alokasi pembiayaan operasional haji di Arab Saudi, khususnya yang terkait dengan layanan Masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, biaya technical landing jamaah Embarkasi Surabaya, selisih kurs kontrak penerbangan, dan operasional haji khusus.
"Komisi VIII DPR RI memang telah menyetujui penambahan biaya operasional haji tersebut, tetapi sepertinya Menteri Agama mem-fait accompli karena persiapan penyelenggaraan haji sudah sangat mendesak," ujarnya.
Baca juga: DPR Setujui Tambahan Anggaran Haji Rp1,5 Triliun yang Diajukan Menag Yaqut
"Kita menyayangkan kebijakan penambahan biaya operasional tersebut di tengah kegiatan haji yang tinggal beberapa hari lagi dilakukan pemberangkatan kloter pertama haji pada 4 Juni mendatang," kata Khaliq dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6/2022).
Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penyelenggaraan haji belum profesional, kurang cermat, dan kurang antisipatif. Semestinya pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan pemegang otoritas Haji Arab Saudi sebelum menetapkan anggaran alokasi pembiayaan operasional haji di Arab Saudi, khususnya yang terkait dengan layanan Masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, biaya technical landing jamaah Embarkasi Surabaya, selisih kurs kontrak penerbangan, dan operasional haji khusus.
"Komisi VIII DPR RI memang telah menyetujui penambahan biaya operasional haji tersebut, tetapi sepertinya Menteri Agama mem-fait accompli karena persiapan penyelenggaraan haji sudah sangat mendesak," ujarnya.
Baca juga: DPR Setujui Tambahan Anggaran Haji Rp1,5 Triliun yang Diajukan Menag Yaqut
Lihat Juga :
