DPR Ingatkan Pemerintah Soal Waktu Pencairan Anggaran Pilkada
Senin, 22 Juni 2020 - 20:09 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga meminta KPU untuk proaktif terkait dengan pencairan anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Terkait anggaran kita tahu NPHD punya banyak catatan, tolong ajukan agar lebih sederhana, Kemendagri sudah kerja keras, KPU juga harus lebih proaktif," pesannya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Sukamto juga mendesak agar anggaran ini harus direalisasikan segera mengingat tahapan pilkada lanjutan sudah berjalan. Dia pun meminta kepada KPU untuk tidak melindungi daerah yang belum kunjung mencairkan NPHD-nya. Tentu Komisi II DPR dan juga Bawaslu akan membantu mengawasi soal pencairan anggaran ini. "Bawaslu ikut awasi dana ini agar jangan sampai lempar-lemparan antara pemerintah pusat dan daerah termasuk Komisi II," pintanya.
Ketua KPU Arief Budiman hanya menyampaikan satu permintaannya mengenai anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. "Kami berharap anggaran bisa dicairkan dan ditransfer tepat waktu."
Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Sukamto juga mendesak agar anggaran ini harus direalisasikan segera mengingat tahapan pilkada lanjutan sudah berjalan. Dia pun meminta kepada KPU untuk tidak melindungi daerah yang belum kunjung mencairkan NPHD-nya. Tentu Komisi II DPR dan juga Bawaslu akan membantu mengawasi soal pencairan anggaran ini. "Bawaslu ikut awasi dana ini agar jangan sampai lempar-lemparan antara pemerintah pusat dan daerah termasuk Komisi II," pintanya.
Ketua KPU Arief Budiman hanya menyampaikan satu permintaannya mengenai anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. "Kami berharap anggaran bisa dicairkan dan ditransfer tepat waktu."
(zik)
Lihat Juga :