Sekjen DMI: Kasus UAS Menyangkut Kredibilitas Bangsa dan Negara
Jum'at, 20 Mei 2022 - 23:24 WIB
Dewan Masjid Indonesia (DMI) menilai, kasus terusirnya UAS oleh pemerintah Singapura sebagai indikasi rendahnya kredibilitas citra Indonesia di mata dunia. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Dewan Masjid Indonesia (DMI) menilai, kasus terusirnya Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh pemerintah Singapura sebagai indikasi rendahnya kredibilitas citra Indonesia di mata dunia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DMI, Imam Addaraqutni.
"Jadi kasus UAS ini juga menyangkut kredibilitas bangsa dan negara kita di dalam pergaulan Internasional. Ini akan jadi fenomena gunung es," kata Imam kepada MNC Portal saat dihubungi via telepon, Jumat (20/5/2022).
Imam menyampaikan, kasus UAS ini menjadi salah satu contoh kasus yang menggambarkan Indonesia tidak memiliki citra yang dihormati di mata negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Terlebih, Singapura dan Indonesia tergabung dalam rumpun ASEAN. Sehingga Imam khawatir ini akan mengganggu hubungan kedua negara yang bertetangga.
Menurut Imam, Duta Besar Singapura perlu menjelaskan kembali penolakan UAS yang dilandasi atas dasar tuduhan penceramah yang intoleran dan proradikalisme. Pasalnya, Dia menilai UAS memberikan isi ceramah yang jelas referensinya serta merupakan salah satu ulama dari Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).
"Padahal UAS tidak pernah bermasalah dengan kasus hukum di Indonesia. Ceramahnya banyak yang menyukai, termasuk pejabat RI. Menurut saya UAS juga sejauh ini tidak bermasalah, ceramahnya selalu mengandung referensi yang jelas, tidak dongeng," jelas Imam.
Imam juga menegaskan, jika pemerintah RI mau serius menangani terusirnya penceramah kondang tersebut, DPR RI perlu mengonfirmasi kepada pemerintah Singapura. Ia pun menduga banyak warga Indonesia yang identifikasinya terekam oleh negara lain sehingga dilarang untuk masuk ke sejumlah negara.
"Setidaknya Singapura menghubungi KBRI di sana sebelum mengusir UAS. Karena sampai KBRI harus berkirim surat ke pemerintah Singapura, berarti itu suatu kenaifan karena wakil penerintah kita diabaikan oleh Singapura," tutur Imam.
Untuk itu Imam mengungkapkan jika kasus UAS ini tidak ditangani secara serius, kondisi tersebut semakin menggambarkan harga diri Indonesia diperlakukan seenaknya. Dia pun menduga ke depannya dikhawatirkan pimpinan Ormas di Indonesia juga akan diusir oleh negara tetangga.
"Sekali-kali, jika negara tetangga bisa seenaknya memperlakukan warga bangsa kita, janganlah terkesan lembek amat. Kita harusnya menunjukkan martabat sebagai bangsa yang merdeka sepenuhnya. Jangan sampai terjadi misalnya pimpinan-pimpinan Ormas kita diusir begitu saja," pungkasnya.
"Jadi kasus UAS ini juga menyangkut kredibilitas bangsa dan negara kita di dalam pergaulan Internasional. Ini akan jadi fenomena gunung es," kata Imam kepada MNC Portal saat dihubungi via telepon, Jumat (20/5/2022).
Imam menyampaikan, kasus UAS ini menjadi salah satu contoh kasus yang menggambarkan Indonesia tidak memiliki citra yang dihormati di mata negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Terlebih, Singapura dan Indonesia tergabung dalam rumpun ASEAN. Sehingga Imam khawatir ini akan mengganggu hubungan kedua negara yang bertetangga.
Menurut Imam, Duta Besar Singapura perlu menjelaskan kembali penolakan UAS yang dilandasi atas dasar tuduhan penceramah yang intoleran dan proradikalisme. Pasalnya, Dia menilai UAS memberikan isi ceramah yang jelas referensinya serta merupakan salah satu ulama dari Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).
"Padahal UAS tidak pernah bermasalah dengan kasus hukum di Indonesia. Ceramahnya banyak yang menyukai, termasuk pejabat RI. Menurut saya UAS juga sejauh ini tidak bermasalah, ceramahnya selalu mengandung referensi yang jelas, tidak dongeng," jelas Imam.
Imam juga menegaskan, jika pemerintah RI mau serius menangani terusirnya penceramah kondang tersebut, DPR RI perlu mengonfirmasi kepada pemerintah Singapura. Ia pun menduga banyak warga Indonesia yang identifikasinya terekam oleh negara lain sehingga dilarang untuk masuk ke sejumlah negara.
"Setidaknya Singapura menghubungi KBRI di sana sebelum mengusir UAS. Karena sampai KBRI harus berkirim surat ke pemerintah Singapura, berarti itu suatu kenaifan karena wakil penerintah kita diabaikan oleh Singapura," tutur Imam.
Untuk itu Imam mengungkapkan jika kasus UAS ini tidak ditangani secara serius, kondisi tersebut semakin menggambarkan harga diri Indonesia diperlakukan seenaknya. Dia pun menduga ke depannya dikhawatirkan pimpinan Ormas di Indonesia juga akan diusir oleh negara tetangga.
"Sekali-kali, jika negara tetangga bisa seenaknya memperlakukan warga bangsa kita, janganlah terkesan lembek amat. Kita harusnya menunjukkan martabat sebagai bangsa yang merdeka sepenuhnya. Jangan sampai terjadi misalnya pimpinan-pimpinan Ormas kita diusir begitu saja," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda