Mudik di Masa Pemulihan Ekonomi
Senin, 25 April 2022 - 09:36 WIB
Candra Fajri Ananda/FOTO.DOK KORAN SINDO
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
Pertumbuhan ekonomi 2022 diprediksi semakin baik dan mendekati level ketika sebelum pandemi terjadi. Kendati demikian, pertumbuhan di kuartal I/2022 ini menghadapi tantangan cukup berat untuk mampu mencapai target pemerintah.
Hal tersebut karena masih lambannya belanja pemerintah dan masih besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah yang memiliki capaian realisasi belanja rendah, di antaranya adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Bengkalis, dab Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Di lain sisi, untuk daerah tingkat kota, realisasi yang masih rendah yakni Kota Pekanbaru, Kota Padang Sidempuan, Kota Tangerang, Kota Tegal, Kota Sorong, Kota Sungai Penuh, Kota Pasuruan, dan Kota Cimahi. Selain itu, Laporan Realisasi Angaran (LRA) di sejumlah daerah di Indonesia juga masih menunjukan adanya (SILPA) yang berlebihan. Data menunjukan bahwa rata-rata SILPA provinsi Indonesia masih sebesar Rp20 triliun untuk seluruh provinsi.
Belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah dalam perekonomian. Belanja pemerintah dalam bentuk belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja hibah, memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Belanja pemerintah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mampu mendorong belanja pihak swasta. Belanja pemerintah diyakini dapat mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat, sehingga akan mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, untuk dapat menggerakkan perekonomian, maka penyerapan belanja pemerintah harus dipercepat dengan tetap menjagagood governancedalam merealisasikan belanja.
Konsumsi rumah tangga hingga kini masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara keseluruhan pada 2021, konsumsi rumah tangga tumbuh progresif sebesar 2,02% setelah terkontraksi 2,63% di 2020. Meski menunjukkan pemulihan, namun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan level prapandemi yang berada di kisaran 5%.
Data ini merefleksikan bahwa daya beli masyarakat pada tahun kedua pandemi masih cukup rapuh. Sehingga, pada tahun ini diharapkan pemerintah mampu mengakselerasi konsumsi rumah tangga, salah satunya dengan memanfaatkan momentum mudik lebaran.
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
Pertumbuhan ekonomi 2022 diprediksi semakin baik dan mendekati level ketika sebelum pandemi terjadi. Kendati demikian, pertumbuhan di kuartal I/2022 ini menghadapi tantangan cukup berat untuk mampu mencapai target pemerintah.
Hal tersebut karena masih lambannya belanja pemerintah dan masih besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah yang memiliki capaian realisasi belanja rendah, di antaranya adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Bengkalis, dab Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Di lain sisi, untuk daerah tingkat kota, realisasi yang masih rendah yakni Kota Pekanbaru, Kota Padang Sidempuan, Kota Tangerang, Kota Tegal, Kota Sorong, Kota Sungai Penuh, Kota Pasuruan, dan Kota Cimahi. Selain itu, Laporan Realisasi Angaran (LRA) di sejumlah daerah di Indonesia juga masih menunjukan adanya (SILPA) yang berlebihan. Data menunjukan bahwa rata-rata SILPA provinsi Indonesia masih sebesar Rp20 triliun untuk seluruh provinsi.
Belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah dalam perekonomian. Belanja pemerintah dalam bentuk belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja hibah, memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Belanja pemerintah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mampu mendorong belanja pihak swasta. Belanja pemerintah diyakini dapat mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat, sehingga akan mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, untuk dapat menggerakkan perekonomian, maka penyerapan belanja pemerintah harus dipercepat dengan tetap menjagagood governancedalam merealisasikan belanja.
Konsumsi rumah tangga hingga kini masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara keseluruhan pada 2021, konsumsi rumah tangga tumbuh progresif sebesar 2,02% setelah terkontraksi 2,63% di 2020. Meski menunjukkan pemulihan, namun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan level prapandemi yang berada di kisaran 5%.
Data ini merefleksikan bahwa daya beli masyarakat pada tahun kedua pandemi masih cukup rapuh. Sehingga, pada tahun ini diharapkan pemerintah mampu mengakselerasi konsumsi rumah tangga, salah satunya dengan memanfaatkan momentum mudik lebaran.
tulis komentar anda