Soal Peretasan, Demokrat Sebut Kondisi Demokrasi Indonesia Makin Memburuk
Jum'at, 22 April 2022 - 02:29 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Demokrat menyanyangkan maraknya tindakan peretasan akun-akun media sosial yang menimpa aktivis demokrasi di Indonesia. Demokrat menggarisbawahi kasus peretasan yang dialami Bivitri Susanti dan beberapa aktivis mahasiswa dengan menyasar nomor telepon seluler pribadi mereka.
Herzaky menilai, praktik peretasan tersebut membuat warga negara semakin tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri.
"Demokrasi Indonesia semakin hari semakin buruk kondisinya jika perilaku seperti ini dibiarkan berlarut-larut," ujar Koordinator Juru Bicara Demokrat dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).
Baginya, dengan pembiaran pemerintah menanggapi kasus peretasan tersebut, menandakan adanya tindakan dengan sengaja membiarkan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi untuk terus berlanjut.
"Dengan kata lain, Pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini," ujar Herzaky.
Dia menambahkan, sikap pemerintah harus tegas memberantas peretasan dan juga mendukung penyampaian aspirasi secara transparan. Maka dari itu menurutnya, pemerintah masih belum becus menanggapi permasalahan dunia siber secara berkelanjutan.
"Pemerintah harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memang efektif, bukan sekadar kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan," tutur Herzaky.
Untuk itu Herzaky menyampaikan, Demokrat berharap adanya perbaikan dari pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat yang utamanya menjaga peretasan siber terhadap akun-akun media sosial.
Dia pun mengkhawatirkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin dicap buruk di mata dunia. "Jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara demokrasi, tapi dengan rasa otoriter. Sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian jelek terhadap demokrasi Indonesia, dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat," pungkasnya.
Herzaky menilai, praktik peretasan tersebut membuat warga negara semakin tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri.
"Demokrasi Indonesia semakin hari semakin buruk kondisinya jika perilaku seperti ini dibiarkan berlarut-larut," ujar Koordinator Juru Bicara Demokrat dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).
Baginya, dengan pembiaran pemerintah menanggapi kasus peretasan tersebut, menandakan adanya tindakan dengan sengaja membiarkan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi untuk terus berlanjut.
"Dengan kata lain, Pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini," ujar Herzaky.
Dia menambahkan, sikap pemerintah harus tegas memberantas peretasan dan juga mendukung penyampaian aspirasi secara transparan. Maka dari itu menurutnya, pemerintah masih belum becus menanggapi permasalahan dunia siber secara berkelanjutan.
"Pemerintah harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memang efektif, bukan sekadar kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan," tutur Herzaky.
Untuk itu Herzaky menyampaikan, Demokrat berharap adanya perbaikan dari pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat yang utamanya menjaga peretasan siber terhadap akun-akun media sosial.
Dia pun mengkhawatirkan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin dicap buruk di mata dunia. "Jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara demokrasi, tapi dengan rasa otoriter. Sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian jelek terhadap demokrasi Indonesia, dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda