Jokowi Teken Perpres Natuna, Pengamat: Payung Hukum bagi Kemhan dan TNI Perkuat Keamanan

Sucipto
Jum'at, 15 April 2022 - 14:53 WIB
3. Pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18.
(cip)
Halaman :
show all
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Reaksi terhadap Transisi Suriah dan Kekhawatiran Kembalinya ISIS
Berita Terkait
Bom Buatan Indonesia Sita Perhatian Kalangan Militer di Vietnam Defence Expo 2024
Mengenal 6 Mayjen TNI di Balakpus Setelah Mutasi Awal Desember 2024
HUT ke-18, Pusinfolahta TNI Beri Penghargaan kepada Infokom Elektrindo
Jaga Kedaulatan, TNI AL Bakal Terus Tempatkan Armadanya di Laut Natuna
9 Pati TNI Jadi Perisai Hidup Jokowi saat Jabat Presiden, di Mana Mereka Sekarang?
Refleksi Akhir 2024 Maritim Indonesia: Tantangan dan Peluang di Laut Natuna Utara
Pilkada Jakarta 2024, Jokowi Bisikkan Nama Ridwan Kamil ke Pujakesuma
Jokowi Terbuka Dukung Ridwan Kamil-Suswono, Ini Kata Pramono Anung
Rekomendasi
SINDOnews
Lokalitas Program Makan Bergizi Gratis, Cak Imin Singgung Pemanfaatan Daun Kelor
SINDOnews
25 Ucapan Selamat Tahun Baru 2025 untuk Keluarga, Penuh Doa dan Harapan
Terpopuler
1
Perjalanan Kasus Harun Masiku, Buronan 4 Tahun yang Menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
2
Daftar Lengkap 143 Perwira TNI AD Digeser Jenderal Agus Subiyanto, Ini Nama-namanya
3
Brigjen TNI Ferdial Lubis Resmi Jabat Danpusdiklatpassus Kopassus
4
Daftar 20 Perwira Tinggi TNI AD Bersiap Pensiun usai Mutasi Awal Desember 2024
5
Profil Komjen Marthinus Hukom, Kepala BNN Teman Satu Angkatan Kapolri
Berita Terkini More
Cegah Yasonna ke Luar Negeri, KPK: Keberadaannya di Indonesia Dibutuhkan untuk Penyidikan
LPOI Sampaikan Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo, Begini Isinya
KPK Cegah Eks Menkumham Yasonna H Laoly ke Luar Negeri
15.976 Narapidana Dapat Remisi Natal 2024, 119 Orang Langsung Bebas
Perayaan Natal Wujudkan Perdamaian dan Interaksi Antarumat Beragama
Polemik Kenaikan PPN 12%, Pembatalan Bisa Dilakukan Presiden Prabowo