Dibentuk saat G30S/PKI, Jenderal TNI Ini Tolak Perintah Presiden Jadi Pangkopkamtib

Bahkan, di beberapa daerah ungkapan ketidakpuasan terhadap pemerintah berujung pada kerusuhan. Termasuk di Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara. Saat itu, situasi keamanan sangat genting dan mengancam stabilitas keamanan nasional.

Sebagai Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, Subagyo bertindak dengan hati-hati. Apalagi, TNI dianggap institusi yang paling disorot. Namun berkat tangan dinginnya, mantan Danjen Kopassus ini akhirnya mampu meredam kerusuhan agar tidak semakin meluas.



Danjen Kopassus Brigjen TNI Subagyo HS dalam acara pembaretan di Cilacap. Foto/istimewa

”ABRI sebagai bayangkari negara yang tetap konsisten akan perannya sebagai stabilisator dan dinamisator yang berarti membela dan menjaga konstitusi dan stabilitas nasional mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan dalam rambu-rambu hukum dan peraturan yang berlaku,” tegas Subagyo dalam buku biografinya berjudul “Jenderal TNI Subagyo HS: Kasad di Bawah Tiga Presiden” yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad).

Menolak Mentah-mentah Jabatan Pangkopkamtib

Meski kondisi keamanan dapat dikendalikan, namun stabilitas nasional belum sepenuhnya stabil. Desakan agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya masih terus bergulir.

Ketika itu, terdapat gagasan dari Kepala Negara untuk membentuk organisasi baru yaitu, sebuah institusi semacam Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Jabatan tersebut pun ditawarkan Presiden Soeharto kepada Subagyo HS.

“Bagaimana kalau kamu yang jadi Pangkopkamtib”? Tanya Pak Harto.