Dibentuk saat G30S/PKI, Jenderal TNI Ini Tolak Perintah Presiden Jadi Pangkopkamtib
Sabtu, 02 April 2022 - 05:36 WIB
Mendapat tawaran tersebut, Subagyo tidak langsung menjawab tetapi malah balik bertanya. “Apakah ada rencana Pak Harto untuk memisahkan jabatan Menhankam-Pangab”? Tanya Subagyo.
Saat itu, Soeharto menjawab “tidak”. Mendengar jawaban tersebut, Subagyo langsung menolak tawaran tersebut. Sebab rencananya posisi Pangkopkamtib akan dijabat oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Sedangkan dirinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan menjadi wakil panglima (Wapang).
“Dalam pikiran saya kalau jabatan Menhankam/Pangab tidak dipisah maka jabatan Pangkopkamtib yang ditawarkan presiden kepada saya akan rancu dengan jabatan KSAD. Karena KSAD selaku pembina TNI AD tidak punya kewenangan operasional. Lagi pula awalnya yang akan menjadi Pangkopkamtib adalah Pangab dan KSAD menjadi wakil panglima (Wapang). Oleh karena itu saya menolak tawaran dari Pak Harto untuk menjadi Pangkopkamtib,” ujar Subagyo
Patroli prajurit TNI dengan tank lapis baja pascakerusuhan Mei 1998. Foto/istimewa
Alasan lainnya, waktu itu jabatan Kopkamtib sudah tidak populer lagi di dalam negeri. Bahkan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri Kopkamtib tidak populer karena terkesan negara dalam keadaan tidak aman dan tidak tertib. Subagyo juga mengusulkan agar organisasi di Mabes ABRI dioptimalkan.
Kopkamtib sendiri dibentuk pada 10 Oktober 1965, sesaat setela meletusnya peristiwa G30S/PKI. Pembentukan Kopkamtib saat itu dilandasi keadaan negara yang sangat kacau dan genting. Mayjen TNI Soeharto menjadi Panglima Kopkamtib (Pangkopkamtib) pertama. Keberadaannya semakin kuat setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966.
Kopkamtib bisa dikatakan sebagai lembaga superpower yang memiliki kewenangan sangat luas. Sejak dibentuk, Pangkopkamtib biasanya selalu dijabat orang-orang dekat Soeharto. Beberapa Pati TNI yang pernah menjabat sebagai Pangkopkamtib adalah Jenderal Maraden Panggabean periode 1969- 1973, Jenderal Soemitro periode 1973-1974, Laksamana Soedomo yang pada awalnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) periode 1974-1978 kemudian diangkat menjadi Pangkopkamtib 1978-1983.
Sebagai KSAD, Subagyo HS juga melakukan pembenahan terhadap pusat pendidikan (Pusdik). Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) yang saat itu dijabatan Mayjen TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP) teman seangkatan saat sama-sama mengikuti pendidikan di Akademi Militer (Akmil) pada 1970 membuat upaya untuk menyelaraskan program pendidikan berjalan dengan baik.
Termasuk melakukan penggantian terhadap sejumlah Perwira Tinggi TNI AD di antaranya, Pangdam Jaya dari Mayjen TNI Djaja Suparman kepada Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu, kemudian Pangdam III/Siliwangi dari Mayjen TNI Djamari Chaniago kepada Mayjen TNI Purwadi dan Pangdam IV/Diponegoro dari Tyasno Sudarto kepada Bibit Waluyo dan beberapa panglima kotama lainnya.
Saat itu, Soeharto menjawab “tidak”. Mendengar jawaban tersebut, Subagyo langsung menolak tawaran tersebut. Sebab rencananya posisi Pangkopkamtib akan dijabat oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Sedangkan dirinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan menjadi wakil panglima (Wapang).
“Dalam pikiran saya kalau jabatan Menhankam/Pangab tidak dipisah maka jabatan Pangkopkamtib yang ditawarkan presiden kepada saya akan rancu dengan jabatan KSAD. Karena KSAD selaku pembina TNI AD tidak punya kewenangan operasional. Lagi pula awalnya yang akan menjadi Pangkopkamtib adalah Pangab dan KSAD menjadi wakil panglima (Wapang). Oleh karena itu saya menolak tawaran dari Pak Harto untuk menjadi Pangkopkamtib,” ujar Subagyo
Patroli prajurit TNI dengan tank lapis baja pascakerusuhan Mei 1998. Foto/istimewa
Alasan lainnya, waktu itu jabatan Kopkamtib sudah tidak populer lagi di dalam negeri. Bahkan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri Kopkamtib tidak populer karena terkesan negara dalam keadaan tidak aman dan tidak tertib. Subagyo juga mengusulkan agar organisasi di Mabes ABRI dioptimalkan.
Kopkamtib sendiri dibentuk pada 10 Oktober 1965, sesaat setela meletusnya peristiwa G30S/PKI. Pembentukan Kopkamtib saat itu dilandasi keadaan negara yang sangat kacau dan genting. Mayjen TNI Soeharto menjadi Panglima Kopkamtib (Pangkopkamtib) pertama. Keberadaannya semakin kuat setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966.
Kopkamtib bisa dikatakan sebagai lembaga superpower yang memiliki kewenangan sangat luas. Sejak dibentuk, Pangkopkamtib biasanya selalu dijabat orang-orang dekat Soeharto. Beberapa Pati TNI yang pernah menjabat sebagai Pangkopkamtib adalah Jenderal Maraden Panggabean periode 1969- 1973, Jenderal Soemitro periode 1973-1974, Laksamana Soedomo yang pada awalnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) periode 1974-1978 kemudian diangkat menjadi Pangkopkamtib 1978-1983.
Sebagai KSAD, Subagyo HS juga melakukan pembenahan terhadap pusat pendidikan (Pusdik). Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) yang saat itu dijabatan Mayjen TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP) teman seangkatan saat sama-sama mengikuti pendidikan di Akademi Militer (Akmil) pada 1970 membuat upaya untuk menyelaraskan program pendidikan berjalan dengan baik.
Termasuk melakukan penggantian terhadap sejumlah Perwira Tinggi TNI AD di antaranya, Pangdam Jaya dari Mayjen TNI Djaja Suparman kepada Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu, kemudian Pangdam III/Siliwangi dari Mayjen TNI Djamari Chaniago kepada Mayjen TNI Purwadi dan Pangdam IV/Diponegoro dari Tyasno Sudarto kepada Bibit Waluyo dan beberapa panglima kotama lainnya.
tulis komentar anda