Menko PMK Sebut 20 Juta Nama di DTKS Belum Sinkron dengan Data NIK

Tito juga meminta kepala daerah untuk melakukan validas data. Dimana validasi ini dimulai dari tingkat desa/kelurahan lalu ke kecamata, kabupaten/kota, provinsi dan terakhir tingkat pusat. Menurutnya proses ini harus dilakukan secara cepat. Namun begitu tidak semua daerah cepat. (Baca juga:Kemenko PMK Berupaya Penyaluran Bansos Diterima dengan Sempurna)

“Ini problem karena menyangkut 548 pemda kota dan kabupaten serta provinsi. Menyangkut kecamatan jumlahnya lebih dari 6.000. Dan menyangkut desa yang lebih dari 70.000. Sekali lagi tidak gampang tapi semuanya bekerja keras. Oleh karena itu peran dari kepala daerah menjadi sangat penting,” paparnya.

Tito mencontohkan salah satu daerah yang cepat melakukan validasi data adalah Kabupaten Banyuwangi. Dia mengatakan Bupati Banyuwangi selain cepat melakukan validasi data juga langsung ditampilkan di papan pengumuman terkait penerima bansos. (Baca juga: KPK Terbitkan Surat Edaran Penggunaan DTKS untuk Salurkan Bansos)

“Seperti Bupati Banyuwangi Pak Azwar Annas, saya menyampaikan apresiasi khusus kepada beliau bagaimana membuat data penerima manfaat divalidasi dengan cepat dan ditayangkan di papan kelurahan dan kecamatan yang terbuka bagi warga. Sehingga kalau ada yang protes semuanya terjadi di tingkat bawah dengan cepat dan diakomodir. Kami lihat di daerah yang kepala daerahnya bisa lakukan inovasi dan kresiasi serta menutup persoalan, engga ada masalah,” papar Tito.