Kemenko PMK Berupaya Penyaluran Bansos Diterima dengan Sempurna
Sabtu, 09 Mei 2020 - 07:30 WIB
loading...
Menko PMK Muhadjir Effendy memantau langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya agar program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dapat diterima segera masyarakat rentan terdampak Covid-19. Program itu terdiri dari bantuan sosial (bansos) reguler dan nonreguler.
Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan, saat ini para penerima bansos reguler makin diperluas. Program Sembako semula diberikan kepada 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah itu ditambah menjadi 20 Juta KPM dengan total besaran bantuan Rp200 ribu per bulan bagi tiap keluarga.
Kemudian, Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya mencakup 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Adapun nilai bantuannya meningkat 25% dan penyalurannya juga diberikan setiap bulan.
Selain itu, Program Subsidi Listrik eksisting dikembangkan menjadi program diskon tarif, dimana tagihan gratis kepada 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50% bagi 7 juta pelanggan 900 VA yang berada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk periode April hingga Juni 2020.
Berikutnya yaitu Kartu Prakerja yang diberikan kepada 5,6 juta orang dengan besaran Rp1 juta untuk biaya pelatihan. Peserta juga mendapat insentif dana Rp600 ribu/bulan selama tiga bulan. Program pelatihan dibuka setiap minggu selama bulan April–Desember 2020.
Sementara untuk bansos nonreguler, kata Muhadjir, merupakan program khusus stimulus percepatan penanganan Covid-19. Program yag masuk dalam bantuan sosial nonreguler ini, yakni Bansos Sembako Presiden (Banpres) untuk DKI Jakarta yang menyasar sebanyak 1,3 Juta KPM dan Bodetabek sebanyak 600 ribu KPM, Bansos Tunai (BST) untuk 33 Provinsi (kecuali DKI Jakarta) yang menyasar 9 juta KPM.
Paket lainnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp600 ribu per KPM bagi 12,3 juta keluarga miskin selama April-Juni 2020. Penerimanya adalah kategori keluarga miskin, non-PKH, non-BPNT, nonpenerima Kartu Prakerja, nonbansos tunai Kementerian Sosial.
Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan, saat ini para penerima bansos reguler makin diperluas. Program Sembako semula diberikan kepada 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah itu ditambah menjadi 20 Juta KPM dengan total besaran bantuan Rp200 ribu per bulan bagi tiap keluarga.
Kemudian, Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya mencakup 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Adapun nilai bantuannya meningkat 25% dan penyalurannya juga diberikan setiap bulan.
Selain itu, Program Subsidi Listrik eksisting dikembangkan menjadi program diskon tarif, dimana tagihan gratis kepada 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50% bagi 7 juta pelanggan 900 VA yang berada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk periode April hingga Juni 2020.
Berikutnya yaitu Kartu Prakerja yang diberikan kepada 5,6 juta orang dengan besaran Rp1 juta untuk biaya pelatihan. Peserta juga mendapat insentif dana Rp600 ribu/bulan selama tiga bulan. Program pelatihan dibuka setiap minggu selama bulan April–Desember 2020.
Sementara untuk bansos nonreguler, kata Muhadjir, merupakan program khusus stimulus percepatan penanganan Covid-19. Program yag masuk dalam bantuan sosial nonreguler ini, yakni Bansos Sembako Presiden (Banpres) untuk DKI Jakarta yang menyasar sebanyak 1,3 Juta KPM dan Bodetabek sebanyak 600 ribu KPM, Bansos Tunai (BST) untuk 33 Provinsi (kecuali DKI Jakarta) yang menyasar 9 juta KPM.
Paket lainnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp600 ribu per KPM bagi 12,3 juta keluarga miskin selama April-Juni 2020. Penerimanya adalah kategori keluarga miskin, non-PKH, non-BPNT, nonpenerima Kartu Prakerja, nonbansos tunai Kementerian Sosial.
Lihat Juga :
