Kenali Penceramah Moderat agar Tidak Disusupi Ideologi Radikal
Minggu, 06 Maret 2022 - 06:41 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022, Selasa (1/3/2022), mengingatkan agar tidak sembarangan mengundang penceramah atas nama demokrasi. TNI dan Polri beserta keluarga harus menjaga kedisiplinan nasional.
Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) M Najih Arromadloni mendukung pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, infiltrasi kelompok radikal memang telah sampai pada lini strategis pemerintahan sehingga perlu untuk diwaspadai.
"Lembaga negara itu memang menjadi salah satu sasaran utama infiltrasi menggunakan pola pergerakan yang dikenal dengan istilah Tholabun-Nusroh," kata M Najih Arromadloni di Jakarta seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (6/3/2022).
Istilah Tholabun-Nusroh kerap digunakan oleh kelompok Hizbut Tahrir dengan cara mengelabui pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat memberikan perlindungan. Oleh karena itu, institusi TNI-Polri ini dijadikan sasaran oleh kalompok tersebut dalam melanggengkan visinya untuk menyebarkan paham radikal.
"Kelompok mereka ini berusaha mengelabui tentara, polisi, anggota intelijen dan lini lini strategis pemerintahan yang lain. Nah ini tentu saja yang harus diwasapadai karena ke depannya dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," tutur Sekjen Ikatan Alumni Suriah (Syam) Indonesia ini.
Menurut Gus Najih, kondisi ini juga dipengaruhi oleh semangat beragama dari masyarakat Indonesia yang kian hari semakin tinggi. Terbukti dengan banyaknya majelis dan pengajian mulai dari rumah hingga ke lingkungan instansi dan perkantoran. Semangat beragama yang tinggi ini tentunya harus diimbangi dengan ilmu yang mumpuni juga sebagaimana dalam Hadits Nabi mengatakan bahwasannya Allah SWT membenci terhadap kebodohan.
"Artinya apa, orang yang semangat beragama juga harus semangat menambah ilmu, memperdalam ilmu agar supaya dia beragama yang benar," kata pendiri Center for Research and Islamic Studies (CRIS) Foundation ini.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Keluarga TNI-Polri Tak Sembarangan Undang Penceramah
Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) M Najih Arromadloni mendukung pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, infiltrasi kelompok radikal memang telah sampai pada lini strategis pemerintahan sehingga perlu untuk diwaspadai.
"Lembaga negara itu memang menjadi salah satu sasaran utama infiltrasi menggunakan pola pergerakan yang dikenal dengan istilah Tholabun-Nusroh," kata M Najih Arromadloni di Jakarta seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (6/3/2022).
Istilah Tholabun-Nusroh kerap digunakan oleh kelompok Hizbut Tahrir dengan cara mengelabui pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat memberikan perlindungan. Oleh karena itu, institusi TNI-Polri ini dijadikan sasaran oleh kalompok tersebut dalam melanggengkan visinya untuk menyebarkan paham radikal.
"Kelompok mereka ini berusaha mengelabui tentara, polisi, anggota intelijen dan lini lini strategis pemerintahan yang lain. Nah ini tentu saja yang harus diwasapadai karena ke depannya dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," tutur Sekjen Ikatan Alumni Suriah (Syam) Indonesia ini.
Menurut Gus Najih, kondisi ini juga dipengaruhi oleh semangat beragama dari masyarakat Indonesia yang kian hari semakin tinggi. Terbukti dengan banyaknya majelis dan pengajian mulai dari rumah hingga ke lingkungan instansi dan perkantoran. Semangat beragama yang tinggi ini tentunya harus diimbangi dengan ilmu yang mumpuni juga sebagaimana dalam Hadits Nabi mengatakan bahwasannya Allah SWT membenci terhadap kebodohan.
"Artinya apa, orang yang semangat beragama juga harus semangat menambah ilmu, memperdalam ilmu agar supaya dia beragama yang benar," kata pendiri Center for Research and Islamic Studies (CRIS) Foundation ini.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Keluarga TNI-Polri Tak Sembarangan Undang Penceramah
Lihat Juga :
tulis komentar anda