Kejagung Cium Dugaan Penyimpangan di Balik Putusan Arbitrase Satelit Kemhan
Jum'at, 18 Februari 2022 - 13:20 WIB
Jamdatun Kejagung, Feri Wibisono. Foto/Kejagung
JAKARTA - Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015 terus diusut Kejaksaan Agung ( Kejagung ). Kali ini Kejagung mencium dugaan kejanggalan dalam kasus ini.
"Dari sisi proses bukti yang diajukan mereka di persidangan arbitrase, bukti yang diajukan di persidangan arbitrase, yang menjadi dasar putusan arbitrase, itu ada tipu muslihatnya," kata Feri Wibisono, Kamis (17/2/2022).
"Jadi seandainya buktinya diajukan dengan benar, putusannya tidak begitu. Paham ya," tambahnya.
Feri juga menjelaskan, gugatan perdata yang diajukan Kemhan melalui Kejagung terhadap putusan arbitrase hal yang berbeda dengan kasus pidana yang tengah diusut.
"Dua-duanya kita upayakan. Atas nama negara, penanganan perkara pidana. Tetapi yang perdata untuk menjaga kepentingan supaya mematahkan putusan arbitrase, di situ perdata dijalankan," kata Feri.
Feri menambahkan, gugatan secara perdata itu berdasarkan permintaan dari Kemenhan supaya putusan arbitrase atas denda terkait sewa satelit untuk slot 123 derajat bujur timur (BT) sebesar USD21 juta dapat dibatalkan.
"Pembuktian itu tidak harus lebih dahulu ada putusan pidananya. Tidak harus, bisa berdalil, dalil dan ada bukti," katanya.
Dengan begitu, Feri mengatakan, alasannya mengajukan gugatan agar putusan arbitrase tersebut tidak dieksekusi dahulu. "Kalau enggak segera diajukan sekarang terlambat. Terlambat keburu dieksekusi," sebutnya.
"Dari sisi proses bukti yang diajukan mereka di persidangan arbitrase, bukti yang diajukan di persidangan arbitrase, yang menjadi dasar putusan arbitrase, itu ada tipu muslihatnya," kata Feri Wibisono, Kamis (17/2/2022).
"Jadi seandainya buktinya diajukan dengan benar, putusannya tidak begitu. Paham ya," tambahnya.
Feri juga menjelaskan, gugatan perdata yang diajukan Kemhan melalui Kejagung terhadap putusan arbitrase hal yang berbeda dengan kasus pidana yang tengah diusut.
"Dua-duanya kita upayakan. Atas nama negara, penanganan perkara pidana. Tetapi yang perdata untuk menjaga kepentingan supaya mematahkan putusan arbitrase, di situ perdata dijalankan," kata Feri.
Feri menambahkan, gugatan secara perdata itu berdasarkan permintaan dari Kemenhan supaya putusan arbitrase atas denda terkait sewa satelit untuk slot 123 derajat bujur timur (BT) sebesar USD21 juta dapat dibatalkan.
"Pembuktian itu tidak harus lebih dahulu ada putusan pidananya. Tidak harus, bisa berdalil, dalil dan ada bukti," katanya.
Dengan begitu, Feri mengatakan, alasannya mengajukan gugatan agar putusan arbitrase tersebut tidak dieksekusi dahulu. "Kalau enggak segera diajukan sekarang terlambat. Terlambat keburu dieksekusi," sebutnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda