Pesan Penting Presiden untuk Insan Pers

Seluruh pekerjaan rumah media arus utama tersebut harus dilakukan sambil berharap tercipta keadilan dan kesetaraan dalam ekosistem digital saat ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada ketidaksetaraaaan antara media arus utama dengan platform digital yang umumnya dimiiliki oleh perusahaan raksasa teknologi global seperti Google, Facebook dan lain-lain. Salah satu bentuk ketidakadilannya adalah berita atau konten dari media massa atau pers yang disebut sebagai publisher dipakai oleh platform digital tanpa memberikan bagi hasil yang seimbang serta tidak transparan.

Dalam istilah Ketua Dewan Pers Indonesia Muhammad Nuh, platform digital hanya mengambil saja, dan media selaku publisher tidak mendapatkan apa-apa. Atas dasar itu pula Dewan Pers lalu mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan kebijakan publisher rights, sebuah payung hukum yang diniatkan bisa melindungi atau memproteksi media atau pers Tanah Air.

Gayung bersambut, Presiden Jokowi pun dalam pidatonya di peringatan Hari Pers Nasional kemarin menyebut ekosistem industri pers memang harus terus ditata. Pemerintah mendukung iklim kompetisi yang lebih seimbang dan sehat antara pers dengan platform digital terus diciptakan. "Perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelolanya. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal," kata Presiden.

Ini tentu kabar baik, tinggal menunggu payung hukum dibuat. Semoga kebijakan publisher rights tersebut mampu memberi keadilan dan kesetaraan sebagaimana diharapkan. Keadilan dan kesetaraan akan menciptakan iklim persaingan yang sehat dan kondusif. Seluruh pihak seyogianya memang harus mendukung eksistensi pers sebagai pilar demokrasi. Pers yang sehat dan independen dibutuhkan dalam membangun peradaban bangsa yang maju dan bermartabat.