Giliran Politikus PDIP Soroti Alih Fungsi Lahan Pertanian
Sabtu, 13 Juni 2020 - 04:12 WIB
Di sisi lain, katanya, regenerasi petani juga mandeg. Rata-rata usia petani sudah tidak muda lagi, dan anak petani tidak ingin meneruskan usaha orang tuanya.
"Saat ini petani itu sudah usia tua, tidak ada regenerasi ke anak-anak mereka. Karena anak-anak petani itu lebih memilih untuk bekerja di Alfamart, di pabrik-pabrik, atau di sektor lain," tuturnya.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini menyatakan perpaduan beberapa hal tersebut mendorong petani untuk menjual tanahnya. Untuk itu, menurut Kang Ono sapaan akrabnya, perlu ada intervensi pemerintah kepada petani guna mencegah alih fungsi lahan ini.
"Misalnya setelah ditetapkan satu daerah ini tidak boleh dialih fungsikan ke hal apapun, tapi insentif kepada petani harus dipastikan. Pertama insentif fasilitas infrastruktur pertanian harus terselesaikan, saluran irigasi, dan persoalan air harus menjadi kebutuhan yang utama," terang politisi yang juga Ketua bidang Buruh, Tani dan Nelayan DPP BMI ini.
"Kedua, harus ada insentif untuk mengurangi cost produksi, dari mulai benih, pupuk, termasuk misalnya membuat program pasca panen, termasuk memasarkan produksi hasil pertanian itu juga," lanjutnya.
Lebih jauh Kang Ono menganggap, permasalahan ini terjadi karena belum adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Instrumen hukum memang sudah ada, tapi eksekusi di lapangannya belum terealisasi sepenuhnya.
"Saat ini petani itu sudah usia tua, tidak ada regenerasi ke anak-anak mereka. Karena anak-anak petani itu lebih memilih untuk bekerja di Alfamart, di pabrik-pabrik, atau di sektor lain," tuturnya.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini menyatakan perpaduan beberapa hal tersebut mendorong petani untuk menjual tanahnya. Untuk itu, menurut Kang Ono sapaan akrabnya, perlu ada intervensi pemerintah kepada petani guna mencegah alih fungsi lahan ini.
"Misalnya setelah ditetapkan satu daerah ini tidak boleh dialih fungsikan ke hal apapun, tapi insentif kepada petani harus dipastikan. Pertama insentif fasilitas infrastruktur pertanian harus terselesaikan, saluran irigasi, dan persoalan air harus menjadi kebutuhan yang utama," terang politisi yang juga Ketua bidang Buruh, Tani dan Nelayan DPP BMI ini.
"Kedua, harus ada insentif untuk mengurangi cost produksi, dari mulai benih, pupuk, termasuk misalnya membuat program pasca panen, termasuk memasarkan produksi hasil pertanian itu juga," lanjutnya.
Lebih jauh Kang Ono menganggap, permasalahan ini terjadi karena belum adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Instrumen hukum memang sudah ada, tapi eksekusi di lapangannya belum terealisasi sepenuhnya.
Lihat Juga :