Jokowi Sayangkan Sikap Junta Militer Myanmar Tak Laksanakan Konsensus ASEAN
Minggu, 23 Januari 2022 - 09:08 WIB
Presiden Joko Widodo menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen melaksanakan lima butir konsensus ASEAN pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen melaksanakan lima butir konsensus ASEAN pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar. Bahkan, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, Aung San Suu Kyi diberikan tambahan hukuman empat tahun. Hun Sen saat ini memegang keketuaan ASEAN 2022.
Dalam perbincangan via telepon dengab Hun Sen, Jokowi kembali menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Jokowi menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, utamanya lima poin konsensus.
"Pelaksanaan 5 Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5 Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke militer Myanmar," ujar Presiden Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (23/1/2022).
"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ungkapnya.
Dalam perbincangan via telepon dengab Hun Sen, Jokowi kembali menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Jokowi menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, utamanya lima poin konsensus.
"Pelaksanaan 5 Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5 Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke militer Myanmar," ujar Presiden Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (23/1/2022).
"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ungkapnya.
Lihat Juga :