Simulasi Pelaksanaan Pilkada Berbasis Protokol Kesehatan COVID-19
Rabu, 10 Juni 2020 - 09:30 WIB
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan simulasi itu dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Foto/Kemendagri
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan semua elemen masyarakat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan penyelenggara perlu melakukan simulasi semua tahapan pilkada.
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan simulasi itu dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bisa melakukan simulasi pelaksanaan kampanye terbatas dan pencoblosan dengan protokol COVID-19. (Baca juga: PKS: Jangan Lukai Hati Tenaga Medis dengan Fitnah dan Ujaran Kebencian)
“Dukungan nyata dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi amat penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (10/6/2020).
Dengan adanya simulasi, KPUD, Bawaslu daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat mengantisipasi potensi kerumunan dan mengatur pelaksanaan pilkada yang aman. Tantangan pelaksanaan pilkada ini adalah keberagaman kondisi geografis, kepadatan penduduk, budaya, dan kebiasaan masyarakat di 270 daerah.
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan simulasi itu dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bisa melakukan simulasi pelaksanaan kampanye terbatas dan pencoblosan dengan protokol COVID-19. (Baca juga: PKS: Jangan Lukai Hati Tenaga Medis dengan Fitnah dan Ujaran Kebencian)
“Dukungan nyata dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi amat penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (10/6/2020).
Dengan adanya simulasi, KPUD, Bawaslu daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat mengantisipasi potensi kerumunan dan mengatur pelaksanaan pilkada yang aman. Tantangan pelaksanaan pilkada ini adalah keberagaman kondisi geografis, kepadatan penduduk, budaya, dan kebiasaan masyarakat di 270 daerah.
Lihat Juga :