Masyarakat Diimbau Jangan Mudah Percaya Orang Bisa Luluskan Jadi CPNS
Kamis, 30 Desember 2021 - 06:34 WIB
"Jangan lagi percaya kalau ada orang yang tawarkan bisa luluskan calon PNS, anaknya Presiden Jokowi saja tidak lulus PNS," kata Anwar dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/12/2021).
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, Komisi II DPR yang bermitra dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga memiliki tugas mengawasi penyelenggaran seleksi CASN. Termasuk seleksi penerimaan tenaga administrasi maupun tenaga teknis lainnya.
Kemudian sambung Anwar, tugasnya di Komisi II juga mengawasi pemerintahan daerah, baik gubernur maupun bupati. Karena itu, apabila ada penyelenggara pemerintah di daerah yang tidak sesuai ketentuan dan dirinya berbicara keras memang sudah menjadi tugasnya.
Anwar pun menyampaikan jika kedepannya tidak ada lagi ASN tapi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
"Kami sampaikan kebijakan pemerintah ke depan, tapi mungkin nunggu kita pensiun semua. Yang pertama pegawai kontrak, jadi misalnya APBD tahun ini sekian, pekerjaan ini-ini maka direkrutlah pegawai yang akan melaksanakan APBD itu selama 1 tahun setelah itu putus kontrak," paparnya.
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, Komisi II DPR yang bermitra dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga memiliki tugas mengawasi penyelenggaran seleksi CASN. Termasuk seleksi penerimaan tenaga administrasi maupun tenaga teknis lainnya.
Kemudian sambung Anwar, tugasnya di Komisi II juga mengawasi pemerintahan daerah, baik gubernur maupun bupati. Karena itu, apabila ada penyelenggara pemerintah di daerah yang tidak sesuai ketentuan dan dirinya berbicara keras memang sudah menjadi tugasnya.
Anwar pun menyampaikan jika kedepannya tidak ada lagi ASN tapi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
"Kami sampaikan kebijakan pemerintah ke depan, tapi mungkin nunggu kita pensiun semua. Yang pertama pegawai kontrak, jadi misalnya APBD tahun ini sekian, pekerjaan ini-ini maka direkrutlah pegawai yang akan melaksanakan APBD itu selama 1 tahun setelah itu putus kontrak," paparnya.
Lihat Juga :